Penelitian ini bertujuan menjelaskan dan menggambarkan permasalahan laporan dana kampanye pada kegiatan kampanye tahun 2014 di Kota Surakarta. Indonesia merupakan negara yang berasaskan demokrasi, pelaksanaan sistem demokrasi perlu dibentuk suatu pemilihan umum yang bebas, jujur dan rahasia. Berdasarkan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Tahun 1945 maka dibentuklah Komisi Pemilihan Umum yang merupakan lembaga independen yang bertugas menyelenggarakan sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum kota Surakarta menjalankan visi dan misi dalam mengawal adanya Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Kota Surakarta. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yang bersifat deskriptif analitis. Lokasi penelitian di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, fungsi laporan dana kampanye yaitu untuk membatasi perilaku calon anggota legislatif dalam menggunakan dana kampanye sehingga segala pemasukan dan pengeluaran dana kampanye dapat dipertanggungjawabkan, legal, akuntabel serta transparan. Keberadaan dana kampanye sangat diperlukan sebab dana kampanye yang besar yang tidak dikontrol akan menimbulkan faktor kriminogen terjadinya tindak pidana korupsi, serta bagaimana implementasi laporan dana kampanye pemilihan umum kota Surakarta tahun 2014