Pengaturan Kepemilikan Saham Pada Bank Umum Nasional Indonesia Oleh Badan Hukum Asing Dalam Kerangka Demokrasi Ekonomi
Penulis Utama
:
Tika Andarasni Parwitasari
NIM / NIP
:
S320211211
×Tujuan penelitian ini mengkaji kesesuaian pengaturan kepemilikan saham pada bank umum nasional Indonesia oleh Badan Hukum Asing dalam kerangka demokrasi ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dalam bentuk penelitian preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dengan menggunakan bahan penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan penelitian dikumpulkan dengan teknik riset kepustakaan dan dianalisis menggunakan penafsiran gramatikal, serta logika berpikir deduksi. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan kepemilikan saham pada bank umum nasional Indonesia, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum, yang memperbolehkan asing menguasai hingga 99% dari total keseluruhan saham. Bank umum nasional yang 99% sahamnya dimiliki oleh asing, maka keuntungan dari Bank tersebut akan banyak mengalir ke negara asal, semangat untuk memajukan perekonomian nasional tentu saja menjadi luntur, dan keberadaan bank hanya semata-mata untuk mencari keuntungan. Kehadiran Peraturan Pemerintah tersebut, tidak dapat dielakkan dari campur tangan lembaga-lembaga keuangan Internasional. Indonesia pasca krisis moneter 1997/1998 sangat memerlukan bantuan dana untuk memulihkan kondisi perekonomian yang ambruk. Melihat kondisi perekonomian Indonesia saat ini, pengaturan tersebut apabila ditelaah melalui kerangka demokrasi ekonomi yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, tidaklah sesuai. Sektor perbankan merupakan sektor yang sangat vital dalam perekonomian suatu bangsa, oleh karena itu saham pada bank-bank umum nasional hendaknya dikuasai oleh negara. Ketika pihak asing ingin berpartisipasi dalam kepemilikan saham, harus dibatasi porsinya, dan saham mayoritas tetap dikuasai oleh negara atau investor dalam negeri. Pengaturan kepemilikan saham perbankan oleh asing pada bank umum nasional hendaknya kembali mengacu pada enam pilar Arsitektur Perbankan Indonesia, dan mengembalikan semangat demokrasi ekonomi secara utuh dan konsekuen. Implikasi pengaturan kepemilikan saham pada bank umum nasional oleh Badan Hukum Asing yang sesuai dengan kerangka demokrasi ekonomi akan membuat Bangsa Indonesia mandiri, berdaya saing dan dapat mewujudkan cita-cita yang diamanatkan oleh konstitusi. Pengaturan tersebut harus sesuai dengan jiwa Bangsa Indonesia. Kesejahteraan rakyat yang dijadikan sebagai tujuan adanya pengaturan hukum dan keadilan harus dapat dirasakan oleh semua orang, tidak hanya keadilan bagi sebagian pihak yang berkepentingan.
×
Penulis Utama
:
Tika Andarasni Parwitasari
Penulis Tambahan
:
-
NIM / NIP
:
S320211211
Tahun
:
2014
Judul
:
Pengaturan Kepemilikan Saham Pada Bank Umum Nasional Indonesia Oleh Badan Hukum Asing Dalam Kerangka Demokrasi Ekonomi
Edisi
:
Imprint
:
Surakarta - Pascasarjana - 2014
Program Studi
:
S-2 Ilmu Hukum (Hukum Bisnis)
Kolasi
:
Sumber
:
UNS-Pascasarjana Prodi. Magister Ilmu Hukum-S320211211-2014
