Implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Unversitas Sebelas Maret

Sutrisna

× Di masyarakat ada ekonomi biaya tinggi setiap berurusan dengan birokrasi karena tidak adanya kepastian waktu, tarif/biaya dan kejelasan penanggungjawab. Hal tersebut merupakan salah satu faktor penyebab buruknya pelayanan publik oleh birokrasi karena tidak adanya keinginan yang kuat untuk mengikis habis ketidakefisiennan layanan birokrasi, yang disebabkan karena data dan informasi yang dibutuhkan tidak tersedia atau tersaji dengan baik dan apabila tersedia untuk mendapatkannya juga sulit karena sistem pengarsipan yang tidak baik. Efektivitas pengelolaan kearsipan pada suatu lembaga, instansi, atau organisasi dipengaruhi oleh, tenaga, sarana dan fasilitas, serta tempat yang digunakan, selain itu juga tergantung pada penyimpanan, pengamanan yang harus dilakukan, dan pemeliharaannya. Arsip di Perguruan Tinggi merupakan tempat menyimpan dokumen tentang sejarah atau latarbelakang sebuah peradapan, dokumen penemuan atau penelitian yang digunakan untuk melestarikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian non doktrinal, karena penelitian ini hanya ingin melihat gejala yang diperlihatkan seseorang karena adanya interaksi yang ada. Penelitian ini juga termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi pustaka. Analisis data menggunakan model analisis yang dirumuskan oleh Miles dan Huberman dengan cara reduksi data, display data dan conclusion drawing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kearsipan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik sudah dijalankan, meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu dibenahi dan dikembangkan. Pengelolaan arsip di Universitas Sebelas Maret menggunakan sistem gabungan yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Hambatan dalam penerapan dan implementasi adalah hambatan dalam sumber daya manusia dan non sumber daya manusia. Dalam sumber daya manusia, hambatannya jumlah arsiparis dan Kompetensi yang dimiliki arsiparis masih perlu dikembangkan. Hambatan non manusia yaitu banyak lembaga dan Fakultas belum melaksanakan pengelolaan kearsipan sesuai dengan peraturan, terbatasnya sarana prasarana dan pendanaan untuk pengelolaan arsip masih kurang. Adapun solusinya, penambahan formasi SDM, SDM lebih fokus pada pekerjaan kearsipan dibanding tugas rutin, pembinaan dan kesempatan untuk mengikuti diklat, pemilihan arsiparis berprestasi di lingkungan uns untuk memotivasi dan menambah wawasan arsiparis, penempatan tenaga administrasi untuk ditugaskan dan pengaturan peran dan kedudukan hukum arsiparis. Sedangkan solusi non sumber daya manusia yaitu melakukan MoU antara UNS dan ANRI untuk mewujudkan terbentuknya lembaga kearsipan UNS sehingga pengelolaan ke-arsipan lebih mandiri, membuat rencana gedung arsip sesuai standar penyimpanan arsip dan pemenuhan sarana dan prasarana yang diperlukan

×

Penulis Utama	:	Sutrisna
Penulis Tambahan	:	1. 2.
NIM / NIP	:	S310409023
Tahun	:	2014
Judul	:	Implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Unversitas Sebelas Maret
Edisi	:
Imprint	:	Surakarta - Pascasarjana - 2014
Program Studi	:	S-2 Ilmu Hukum (Hukum Kebijakan Publik)
Kolasi	:
Sumber	:	UNS-Pascasarjana Prodi. Ilmu Hukum-S.310409023-2014
Kata Kunci	:
Jenis Dokumen	:	Tesis
ISSN	:
ISBN	:
Link DOI / Jurnal	:	-
Status	:	Public
Pembimbing	:	1. Prof. Dr. Adi Sulistiyono,SH.MH 2. Dr. Isharyanto, SH.M.Hum
Penguji	:
Catatan Umum	:
Fakultas	:	Sekolah Pascasarjana

×

File	:	Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.