Penguatan Demokrasi Partisipatif Masyarakat Marginal Di Kota Surakarta Melalui Advokasi Kebijakan Publik ( Studi Pada Lembaga Swadaya Masyarakat Konsorsium Monitoring Dan Pemberdayaan Institusi Publik/Kompip Surakarta Tahun 2012/2013 )
Penulis Utama
:
Yuanita Dwi D
NIM / NIP
:
K6409071
×Tujuan Penelitian Ini Adalah Untuk Mengetahui: (1) Latar Belakang Penyebab Lemahnya Demokrasi Partisipatif Masyarakat Marginal Terhadap Kebijakan Publik Di Kota Surakarta (2) Pelaksanaan Dan Tindaklanjut Advokasi Kebijakan Publik Yang Dilakukan Oleh Konsorsium Monitoring Dan Pemberdayaan Institusi Publik/Kompip Surakarta Terhadap Masyarakat Marginal (3) Dampak Advokasi Kebijakan Publik Yang Dilakukan Oleh Konsorsium Monitoring Dan Pemberdayaan Institusi Publik/Kompip Dalam Menguatkan Demokrasi Partisipatif Masyarakat Marginal Di Kota Surakarta.
Penelitian Ini Menggunakan Pendekatan Penelitian Kualitatif. Jenis Penelitian Yang Digunakan Adalah Penelitian Deskriptif Kualitatif. Sumber Data Diperoleh Dari Informan, Tempat, Peristiwa Dan Dokumen. Teknik Sampling Yang Digunakan Adalah Purposive Sampling. Teknik Pengumpulan Data Yang Digunakan Untuk Memperoleh Dan Menyusun Data Penelitian Adalah Dengan Wawancara, Observasi Serta Analisis Dokumen. Guna Memperoleh Validitas Data Digunakan Trianggulasi Data Dan Trianggulasi Metode. Sedangkan Teknik Analisis Data Menggunakan Model Analisis Interaktif Dengan Tahap-Tahap Sebagai Berikut: (1) Pengumpulan Data, (2) Reduksi Data, (3) Sajian Data, (4) Pengambilan Kesimpulan. Adapun Prosedur Penelitian Dengan Langkah-Langkah Sebagai Berikut: (1) Tahap Persiapan, (2) Tahap Pengumpulan Data, (3) Tahap Analisis Data, (4) Tahap Penyusunan Laporan Penelitian.
Berdasarkan Hasil Penelitian Ini, Maka Dapat Disimpulkan Bahwa:1) Latar Belakang Penyebab Lemahnya Demokrasi Partisipatif Masyarakat Marginal Terhadap Kebijakan Publik Yaitu,A) Kurangnya Sosialisasi Dan Public Hearing Tentang Kebijakan Publik Yang Akan Dirumuskan,B) Ketidaktahuan Masyarakat Marginal Mengenai Mekanisme Komplain,C) Ketidaktahuan Masyarakat Marginal Mengenai Lembaga Terkait Pengaduan;2) Pelaksanaan Advokasi Kebijakan Publik Meliputi 3 Tahap Yaitu:A)Tahap Pertama Adalah Analisis Masalah Yang Terdiri Dari, (1) Identifikasi Masalah, (2) Identifikasi Pelaku;B)Tahap Kedua Adalah Penentuan Strategi Dan Taktik Advokasi Kebijakan Publik Yang Terdiri Dari, (1) Penyamaan Tujuan Dan Target, (2) Penentuan Strategi Advokasi Kebijakan Publik; C) Tahap Ketiga Adalah Tahap Tindak Lanjut Advokasi Kebijakan Publik. 3)Dampak Advokasi Kebijakan Publik Yang Dilakukan Oleh Konsorsium Monitoring Dan Pemberdayaan Institusi Publik/Kompip Dalam Menguatkan Demokrasi Partisipatif Masyarakat Marginal Yaitu Memperkuat Posisi Tawar (Bargaining Position) Masyarakat Dengan Penyelenggara Kebijakan, Mempengaruhi Keputusan Dan Meminimalisir Dampak Merugikan Kebijakan Publik Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Kota Surakarta, Menguatkan Demokrasi Partisipatif Masyarakat Yaitu Mampu Memberdayakan Dirinya Sendiri Dan Ikut Berpartisipasi Aktif Dalam Melakukan Kegiatan Monitoring Kebijakan Pemerintah
×
Penulis Utama
:
Yuanita Dwi D
Penulis Tambahan
:
-
NIM / NIP
:
K6409071
Tahun
:
2014
Judul
:
Penguatan Demokrasi Partisipatif Masyarakat Marginal Di Kota Surakarta Melalui Advokasi Kebijakan Publik ( Studi Pada Lembaga Swadaya Masyarakat Konsorsium Monitoring Dan Pemberdayaan Institusi Publik/Kompip Surakarta Tahun 2012/2013 )
Edisi
:
Imprint
:
Surakarta - F.KIP - 2014
Program Studi
:
S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kolasi
:
Sumber
:
UNS-F.KIP Jur. Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan-K6409071-2014
