Pelaksanaan pemberian izin penjualan minuman beralkohol di kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai

Penulis Utama : Citra Amira Zolecha
NIM / NIP : E0010091
× Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai pelaksanaan pemberian izin NPPBKC sehubungan dengan usaha penjualan minuman beralkohol, mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan, dan mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pemberian izin di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data interaktif. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa pengaturan pemberian izin usaha minuman beralkohol Daerah Istimewa Yogyakarta pelaksanaannya oleh Instansi Bea da Cukai dengan mengajukan permohonan NPPBKC harus sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 dimana diatur dalam PMK No. 201 PMK.04/ 2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembuatan Nomor Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Penyalur, dan Penguaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol. Terhadap pelanggaran ketentuan izin usaha tersebut akan dikenai sanksi. Kendala didalam permohonan izin diantaranya adalah adanya masyarakat muslim yang menentang pendirian tempat usaha yang menjual minuman beralkohol, jumlah personil Instansi Bea dan Cukai DIY yang masih kurang dalam mengawasi dan adaya Perda yang melarang penjualan minuman beralkohol. Disamping itu kurangnya sosialisasi terkait tentang perizinan yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai DIY terhadap pengusaha kecil maupun pengusaha dalam skala besar yang menjual minuman beralkohol. Dipandang perlu adanya upaya represif dan persuasif dimana dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pengusaha yang menjual minuman beralkohol agar dalam kegiatannya untuk melegalkan usahanya tidak menemui kesulitan dan memberikan pelatihan kepada aparat Bea dan Cukai DIY agar dalam penegakan hukumnya dapat lebih optimal dalam pelaksanaan pemberian izinnnya. Kata kunci: perizinan, minuman beralkohol, cukai, pelaksanaan hukum This study aims to determine how the implementation of the licensing arrangements NPPBKC in connection with the sale of alcoholic beverages business, knowing the obstacles encountered in the implementation of the rules, and know the efforts made to overcome the obstacles in granting permission in Yogyakarta. This research is empirical legal research is qualitative. include primary data and secondary data. Data were collected by means of interviews, observation and literature. The data analysis technique used is an interactive data analysis. From the results of research conducted that business licensing arrangements alcoholic beverages Yogyakarta implementation by agencies with the Customs and Excise da NPPBKC must apply in accordance with the requirements specified by the Act No. 39 of 2007 which set the PMK No. PMK.04 201/2008 on the procedure for the granting, manufacture excisable goods company No. For Manufacturers, Importers, Distributors, and Penguaha Place Retail Beverage Containing Ethyl Alcohol. For violation of the provisions of the permit will be subject to sanctions. Constraints in the permit application include the presence of Muslim communities that oppose the establishment of a business that sells alcohol, the number of Customs personnel agencies are still lacking in the DIY monitor and Adaiah regulation prohibiting the sale of alcoholic beverages. Besides, lack of socialization carried on licensing Office of Customs and Excise and DIY to small businesses and entrepreneurs in a large-scale selling of alcoholic beverages. Deemed necessary to encourage repressive and persuasive where socialization to the community and businesses that sell alcoholic beverages in order to legalize their business activities were no difficulties and provide training to officers of Customs and Excise DIY to the law enforcement can be optimized in the implementation of the provision license. Keywords: licensing, alcoholic beverages, excise, law enforcement
×
Penulis Utama : Citra Amira Zolecha
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : E0010091
Tahun : 2014
Judul : Pelaksanaan pemberian izin penjualan minuman beralkohol di kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai
Edisi :
Imprint : Surakarta - F. Hukum - 2014
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Kolasi :
Sumber : UNS-F.Hukum Jur. Ilmu Hukum-E.0010091-2014
Kata Kunci :
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Link DOI / Jurnal : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Dr. Djoko Wahju Winarno, S.H., M.S.
2. Wasis Sugandha, S.H.,M.H.
Penguji :
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Hukum
×
File : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.