Hakim dalam membuat suatu putusan harus memuat prinsip-prinsip keadilan. Demikian juga dengan putusan hakim Pengadilan Niaga Semarang dalam sengketa yang terjadi antara PT. Delta Merlin Dunia Textile dengan PT. Sri Rejeki Isman. PT. Delta Merlin Dunia Textile menggugat PT. Sri Rejeki Isman yang telah memiliki sertifikat hak cipta dari Dirjen HKI dengan dasar gugatan yaitu, mengenai penggunaan kode benang kuning pada pinggir kain yang dianggap sebagai hal yang umum dan bukan termasuk suatu ciptaan, baik dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Dalam sengketa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang, dengan putusannya No. 03/HAKI/C/2011/PN.Niaga.Smg., menyatakan bahwa PT. Delta Merlin Dunia Textile tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Ciptaan Seni Terapan Kode Benang Kuning tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, yang lokasi penelitiannya dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Pengadilan Niaga Semarang. Secara ringkas permasalahan yang diteliti, menghasilkan beberapa kesimpulan bahwa putusan Hakim Pengadilan Niaga Semarang tersebut telah memuat prinsip keadilan, yaitu dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang tepat, yaitu UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk membuat putusan tersebut juga sangat jelas. Selanjutnya, tidak terdapat faktor-faktor internal maupun eksternal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus sengketa pendaftaran hak cipta mengenai kode benang kuning tersebut. Majelis hakim hanya merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur, yaitu UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Kata Kunci : Kode Benang Kuning, Prinsip Keadilan, Pertimbangan Hakim.