Penelitian ini mengkaji mengenai kebijakan pemberdayaan tenaga kerja
lokal dalam industri migas di Kabupaten Bojonegoro sesuai Peraturan Daerah
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam
Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi serta Pengelolahan Minyak dan Gas Bumi
di Kabupaten Bojonegoro.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum non doktrinal (sosiologis).
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum dengan analisis
kualitatif dalam sifat penelitian deskriptif dan bentuk penelitian diagnostik,
perspektif dan evaluasi untuk mengkaji tiga permasalahan yang diangkat dengan
sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik
pengumpulan data dilakukan studi lapangan, wawancara dan studi kepustakaan.
Berdasarkan penelitian ini diperoleh adanya hukum harus membuka jalan
bahkan menjamin terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam
arti hukum harus mengatur perbedaan sosial ekonomis masyarakat sedemikian
rupa, agar memberikan manfaat paling besar bagi mereka yang paling kurang
mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan, dan
otoritas harus diberi perlindungan khusus, bukan dibiarkan bersaing secara bebas
dengan yang kuat karena hal itu pasti tidak adil. Salah satu kendala oleh Industri
Migas di Bojonegoro dalam penerapan Perda nomor 23 tahun 2011 ini diduga
terutama pada lemahnya SDM Bojonegoro yang  diduga akan mengambat
pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi. Dalam usaha merekrut sumber daya
manusia di Bojonegoro yang akan dipekerjakan di Industri Migas Bojonegoro  dan
sekaligus usaha dalam menerapkan pemberdayaan tenaga kerja lokal sesuai
peraturan daerah nomor 23 tahun 2011 industri migas di Bojonegoro
mempersiapkan para pemuda terpilih dari tenaga kerja lokal untuk mendapatkan
pelatihan keterampilan kerja agar dapat lebih bersaing dalam pasar kerja.
Implikasi dari penelitian ini adalah Dalam beroperasi setiap proyek Industri
Migas di Bojonegoro selalu mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku. Pihak
Industri Migas mewajibkan kontraktor  untuk patuh terhadap hukum dan peraturan
yang berlaku tentang lingkungan, kesehatan, dan keselamatan, serta undang-undang
ketenagakerjaan.  

Kata Kunci  : Kebijakan Daerah, Pemberdayaan Tenaga kerja lokal, Industri
Minyak dan Gas.