Anggaran Pendapatan dan Belanja Daearah (APBD) berguna sebagai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi keuangan daerah. Ketepatwaktuan dalam pengesahan APBD sangat penting karena dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan daerah untuk satu tahun kedepan. Namun demikian, sampai tahun 2012 masih banyak pemerintah daerah yang terlambat dalam pengesahan APBD. Pada 2012 terdapat 243 (49%) pemerintah kabupaten dan kota mengalami keterlambat dalam pengesahan APBD. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Berangkat dari pengertian tersebut, karakteristik legislatif dan karakteristik eksekutif memegang peranan penting dalam keterlambatan pengesahan APBD di Indonesia. Penelitian ini menggunakan sampel 186 pemerintah daerah terdiri dari 154 kabupaten dan 32 kota di Indonesia pada tahun 2012 dengan purposive sampling. Variabel dependen pada penelitian ini adalah keterlambatan pengesahan APBD. Variabel independen penelitian adalah karakteristik legislatif yang diwakili oleh ukuran DPRD, struktur kepemimpinan DPRD, dan komposisi DPRD sedangkan karakteristik eksekutif diwakili oleh masa kerja kepala daerah, pendidikan kepala daerah, dan umur kepala daerah. Penelitian juga mempergunakan variabel kontrol yang terdiri dari tipe pemerintah daerah, geografis pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, dan pemilihan kepala daerah. Dalam pengujian data, penelitian ini menggunakan bantuan software untuk statistik yaitu SPSS versi 21. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel independen ukuran DPRD, komposisi DPRD, masa kerja kepala daerah, dan pendidikan kepala daerah berpengaruh terhadap keterlambatan pengesahan APBD sedangkan struktur kepemimpinan DPRD dan umur kepala daerah tidak berpengaruh terhadap keterlambatan pengesahan APBD.
Kata kunci : Karakteristik legislatif, karakteristik eksekutif, keterlambatan APBD.