Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penyesuaian Kontrak Karya yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pertambangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara . Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara mengamanatkan untuk dilakukanya renegosiasi ulang terhadap Kotrak Karya Pertambangan salah satunya adalah berkaitan dengan besaran tarif royalti. Hal ini menjadi isu penting dikarenakan berkaitan dengan besaran penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh Pemerintah dari kegiatan eksplorasi yang dilakukan perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan di Indonesia.Pelaksanaan rengeosiasi yang belum terlaksana dikarenakan kontrak karya yang sudah disepakati bersama harus dihormati sesuai dengan prinsip asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan sebuah asas yang mengatakan bahwa semua persetujuaan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini diakui dalam hukum perjanjian Indonesia yang diatur di dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui studi dokumen serta tinjauan terhadap norma hukum tertulis yang berupa peraturaan perundang-undangan disertai asas-asas perjanjian Indonesia yang mencakup penelitian apakah renegosiasi kontrak karya berkaitan dengan royalti merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas kebebasan berkontrak. Hasil dari penelitian ini adalah renegosiasi tidaklah melanggar asas kebebasan berkontrak, karena kontrak pertambangan sebagai sebuah perjanjian perdata haruslah tunduk pada amanat UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara berkaitan dengan nilai presentase royalti. Dampak implikasi kedepannya bagi kontrak karya perusahaan tambang di Indonesia tetap berlaku hingga berakhirnya kontrak tersebut namun harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara  yang salah satunya berkaitan dengan besaran royalti. Bagi pemerintah diharapkan mampu memberikan kepastian hukum kepada perusahaan tambang memlalui aturan hukum yang ada yaitu dengan penerapan Ijin Usaha Pertambangan sebagai pengganti dari system Kontrak Karya

This research was intended to find out the harmonization of Work Contract referring to the Law Number 11 of 2009 concering Mineral and Coal. The law Number 4 of 2009 concering Mineral and Coal. The Law Number 4 of 2009 concering Mineral and Coal mandates the renegotiation of Mining Work Contract, one of which is related to the size of royalty tariff. It become an important issue because it is related to the non-tax state revenue the government obtained from the exploration activity conducted by the company operating in mining sector in Indonesia. The renegotiation has not been implemented because the work contract that has been agreed jointly should be respected according to the freedom of contracting principle. The freedom of contracting principle is the one saying that all agreement made corresponding to the law prevails as the law for those making it. This principle is recognized in Indonesian contract law governed in Article 1338 KUHPerdata (Civil Code). This thesis was conducted using juridical normative method through document study and review on the written legal norm constituting the legislation and Indonesian agreement principle including the investigation on whether or not the working contractual renegotiation relative to royalty is the form of violation against the contracting freedom principle. The result of research was that renegotiation did not violate the contracting freedom, because mining contract as a civil agreement should comply with the mandate of Law Number 4 of 2009 concering Mineral and Coal relating to the royalty percentage value. The implication in the future for the working contract of this mining company in Indoensia was that still prevails until the end of contract but adjusted to the Law Number 4 of 2009 concering Mineral and Coal, one of which was related to the royalty size. The government was expected to the provide law certainty to the mining company through the existing rule and legislation, by applying the Mining Business License as the substitute for Working Contract System.