ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji seluk beluk dari perjanjian pengadaan obat program rujuk balik dalam program jaminan sosial kesehatan antara apotek sukowati dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  (BPJS) Kesehatan. Perjanjian pengadaan obat ini berorientasi pada kepentingan umum dan syarat-syarat dalam perjanjian yang secara ekonomis kedudukan kedua belah pihak seimbang yaitu satu sama lain membutuhkan.
Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan empiris atau non-doktrinal dalam sifat penelitian eksplanatif dan bentuk penelitian preskriptif.Jenis data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder.Sumber data yang dipergunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan.
Berdasarkan penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian pengadaan obat antara apotek Sukowati dengan BPJS Kesehatan pertama, tahap pra kontrak telah dilakukan dengan itikad baik para pihak.Kedua, tahap pelaksanaan kontrak belum berjalan seperti yang diharapkan. Terdapat hak dan kewajiban para pihak yang tidak dilaksanakan, antara lain Evaluasi dari BPJS Kesehatan hanya dilakukan ketika ada komplain atau keluhan peserta PRB, Apotek terlambat melaksanakan prestasi dalam hal pemenuhan kebutuhan obat peserta PRB karena kekosongan stok obat, BPJS Kesehatan beberapa kali terlambat memenuhi prestasinya untuk membayar pengajuan tagihan pembayaran dari Apotek Sukowati. Ketiga, tahap pasca kontrak perjanjian diperpanjang oleh apotek Sukowati dengan mengajukan syarat seperti yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan.Kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian ini adalah  Peraturan tentang jenis obat, persediaan obat, dan harga obat yang terlalu sering berganti-ganti, BPJS Kesehatan terlambat dalam memberikan informasi kebijakan baru kepada apotek terkait program rujuk balik, Masyarakat kurang memahami program rujuk balik BPJS Kesehatan, Perusahaan Besar Farmasi (PBF) yang menyediakan obat sesuai E-Catalog menyatakan stok obat yang akan dibeli oleh apotek sedang kosong dan Pembatasan jumlah pembelian obat yang ditetapkan oleh PBF,
Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran bahwa BPJS Kesehatan seharusnya melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala terhadap Apotek Sukowati dan Pemerintah melalui kementerian kesehatan hendaknya melakukan pengawasan terhadap PBF yang menyediakan obat dalam Formularium Nasional (FORNAS).
Kata Kunci: BPJS, Pengadaan Obat, Program Rujuk Balik
ABSTRACT
The objective of this research is to investigate the ins and outs of pharmaceutical procurement contract of the Referral System Program in the social security program on health between Sukowati pharmacy and the Social Security Organizing Agency (BPJS) on Health. The aforementioned contract is oriented to the public interest, and the terms and conditions of the contract economically put the parties in the equal position, namely: they need each other.
This research used the empirical or non-doctrinal law research method with the explanatory and prescriptive approach. The data of research include primary and secondary ones. They were collected through in-depth interview and library research.
The results of research on the implementation of pharmaceutical procurement contract between Sukowati pharmacy and BPJS are as follows: Firstly, in the pre-contract phase, the two parties have good will to execute it. Secondly, in the implementation phase, the contact is not executed as expected. There are rights and responsibilities of the related parties that are not implemented. The evaluation by the BPJS on Health is only done when there are any complaints filed by the members of Referral System Program, the pharmacy is late in attending the pharmaceutical supplies of the members of the Referral System Program due to the vacancy in the pharmaceutical stocks, and the BPJS on Health many times fails to pay the invoices submitted by Sukowati pharmacy. Thirdly, in the post-contract phase, the term of pharmaceutical procurement contract is extended by Sukowati pharmacy by proposing the requirements as determined by the BPJS on Health. The constraints in the implementation of the aforementioned contract include the following: regulations on pharmaceutical types, pharmaceutical supplies, and pharmaceutical prices frequently change; the BPJS on Health is late to extend information of new policies on  the Referral System Program to Sukowati pharmacy, the public less understand the Referral System Program, Major Pharmaceutical Companies which supply the pharmaceuticals according to the E-Catalogstate that the pharmaceutical stocks to be purchased by the pharmacy are being empty, and the companies apply the purchasing restrictions of the pharmaceuticals.
Thus, the BPJS on Health is suggested to conduct periodical evaluation and monitoring on the performance of Sukowati pharmacy, and the government through the Ministry of Health shall conduct monitoring on the Major Pharmaceutical Companies which supply the pharmaceuticals in the National Formulary.
Keywords: BPJS, pharmaceutical procurement, Referral System Program