ABSTRAK
Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui tentang adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagai alasan pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana dalam perkara korupsi gratifikasi
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan dengan teknik pendekatan kasus (case approach). Sumber penelitian sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan dengan studi kepustakaan atau bahan hukum dari dokumentasi dan teknik analisis bahan hukum dari hasil Putusan Mahkamah Agung tentang adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagai alasan pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana dalam perkara korupsi gratifikasi  (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 64 PK/Pid.Sus/2012)
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap dua masalah pokok yang telah dijelaskan maka dapat diambil kesimpulan pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana dengan alasan adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam perkara korupsi gratifikasi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP dibuktikan dengan pengaturan peninjauan kembali mulai dari syarat formal hingga syarat materiilnya tercantum dalam KUHAP menurut Pasal 263 KUHAPsudahsesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP . Argumentasi Mahkamah Agung dalam menerima pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana dengan alasan adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam perkara korupsi gratifikasi sudah sesuai Pasal 263 ayat 2 KUHAP dalampertimbangannya hakim MahkamahAgungmengungkapkanbahwaJudexJuristelahmelakukankekhilafandankekeliruan yang nyata.
Kata kunci:peninjauan kembali,kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata,korupsi,gratifikasi
ABSTRACT
The objective of research was to find out whether or not there is a Judge mistake or some real error as the reason of judicial review submission by the defendant in gratification corruption case.
This study was a normative law research that was prescriptive and applied in nature with case approach. The secondary research source employed consisted of primary and secondary law materials. Techniques of collecting data used were library study for the law material from documentation, while the technique of analyzing law material was conducted on the law material deriving from result of Supreme Court’s Verdict about the presence of judge mistake or some real error as the reason of judicial review submission by the defendant in gratification corruption case (A Study on the Supreme Court’s Verdict Number 64 PK/Pid.Sus/2012).
Considering the result of research and discussion on two main problems explained, it could be concluded that the judicial review submission by the defendant with the reason that there was a Judge mistake or some real error gratification corruption case had been consistent with the provision of Article 263 clause (1) KUHAP as proved by the organization of judicial review from formal to material conditions included in KUHAP according to Article 263 of KUHAP that had been consistent with the provision of Article 263 clause (1) of KUHAP. The Supreme Court’s Argumentation in accepting the judicial review submission by the defendant with the reason that there was a Judge mistake or some real error gratification corruption case had been consistent with the provision of Article 263 clause (1) KUHAP in which in their deliberation, the judges of Supreme Court suggested that Judex Juris had made real mistake and error.
Keywords: judicial review, judge mistake or real error, corruption, gratification.