ABSTRAK
Penulisan ini mengkaji permasalahan, yaitu     Apakah pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum oleh Mahkamah Agung karena terdakwa mengalami gangguan devisiai seks jenis exhibisionisme dalam perkara perlindungan anak sesuai dengan ketentuan KUHAP dan apakah penuntut umum masih dapat melakukan upaya hukum terhadap pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum oleh Mahkamah Agung karena terdakwa mengalami gangguan devisiasi seks jenis exhibisionisme dalam perkara perlindungan anak.  
Penulisan ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif serta bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya teknik pengumpulan bahan hukum yang sesuai dengan pendekatan kasus adalah dengan mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum dalam penulisan ini termasuk Putusan Mahkamah Agung Nomor : 865/Pid.Sus/2013. dan juga melakukan pengumpulan bahan hukumdengan studi dokumen. Selain itu teknik analisis yang dilakukan menggunakan silogisme deduksi dengan menganalisis berdasarkan premis mayor dan premis minor.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum oleh Mahkamah Agung sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Mengacu pada pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Pertimbangan hakim yang lain adalah apabila terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum, yaitu adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf. Penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah karena terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit, sesuai dengan rumusan pasal 44 KUHP.Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penuntut umum adalah peninjauan kembali dengan berdasarkan pada Pasal 23 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Popok-pokok Kekuasan Kehakiman. Selain itu, Pasal 263 Ayat (3) yang menjelaskan bahwa dapat dilakukan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.
Kata kunci : Implikasi putusan Hakim, Upaya hukum, Gangguan devisiasi seks
ABSTRACT
This research reviews the problem of releasing defendant from all lawsuits of Supreme Court because defendant has sexual devisal disorders type exhibisionism in child protection case is based on Code of Criminal Procedural Law or not and the prosecutor still able or not to take any legal actions for releasing defendant from all lawsuits of Supreme Court because defendant has sexual devisal disorders type exhibisionism in child protection case.
This research uses prescriptive legal research and uses primary and secondary legal materials.Technique of collecting law materials by collecting court sentences in child protection case including Supreme Court Sentence Number : 865/Pid.Sus/2013. And also does the collection of law materials by document studies. The analysis technique uses deductive by analyzing based on major and minor premis.
The result of the research shows that releasing defendant from all lawsuits of Supreme Court because defendant has sexual devisal disorders type exhibisionism in child protection case is based on Code of Criminal Procedural Law based on Article 191 point (2) Code of Criminal Procedural Law. Legal action that can be taken by prosecutor is judicial review that based on Article 23 and Article 263 point (3) Law Number 48 Year 2009 about Principles of Judicial Power.
Keywords : implication judicial decisions, Legal Remedy,sexual devisal disorders