ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan perbedaan locus delecti dalam surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan Kepolisian Resort Timur Tengah Utara sebagai alasan pengajuan gugatan pra peradilan oleh tersangka sudah sesuai dengan KUHAP. 2) Mendeskripsikan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu dalam memutus perkara pra peradilan atas alasan perbedaan locus delecti dalam surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan Kepolisian Resort Timur Tengah Utara sesuai dengan KUHAP
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, sifat penelitian bersifat preskriptif dan terapan. Jenis dan sumber bahan hokum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan/studi dokumen. Analisis hukum menggunakan logika deduktif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat peneliti simpulkan bahwa: 1) Alasan tersangka (pemohon) dalam mengajukan gugatan praperadilan karena perbedaan locus delecti dalam surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan Kepolisian Resort Timur Tengah Utara tidak dapat diterima, sebab penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik sudah sah secara hukum dan telah sesuai dengan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20 ayat (1) KUHAP. 2) Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu dalam menolak permohonan Permohon dalam perkara praperadilan atas alasan perbedaan locus delecti dalam surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan Kepolisian Resort Timur Tengah Utara yaitu Penyidik dalam melakukan penahanan kepada Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh KUHAP, yaitu syarat formil dan syarat materiil yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) KUHAP sedangkan syarat materiil ditentukan Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Di samping itu hakim berpendapat bahwa adanya perbedaan locus delicti dalam surat penangkapan dengan surat penahanan adalah bukan merupakan materi praperadilan seperti yang tercantum dalam Pasal 77 huruf a KUHAP, melainkan sudah merupakan materi pidana yang perlu dibuktikan di dalam persidangan perkara pidana.