ABSTRAK
    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemitraan yang timbul dari Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS antara BPJS dengan puskesmas Polokarto di bidang pelayanan kesehatan. Kemitraan BPJS dengan BPJS dengan puskesmas polokarto menimbulkan hak dan kewajiban dalam pelayanan kesehatan yang didalamnya terdapat kendala dan solusi yang dihadapi oleh BPJS dan puskesmas Polokarto.
    Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer yang bersumber dari perundang-undangan dan bahan hukum sekunder dari semua publikasi tentang hukum yang merupakan penunjang dalam penulisan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme deduksi yang berpangkal dari premis mayor berupa aturan hukum kemudian dibentuk premis minor berupa isu hukum sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.
    Berdasar pada hasil penelitian dapat diketahui bahwa kemitraan BPJS dengan puskesmas Polokarto di bidang pelayanan kesehatan telah berjalan sesuai dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS dengan adanya kemitraan kapitasi yaitu BPJS memberikan sejumlah dana kepada puskesmas Polokarto dan puskesmas Polokarto wajib memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama bagi peserta BPJS terdaftar di kecamatan Polokarto. Dalam kemitraan itu tentunya mengalami berbagai kendala dikarenakan pelaksanaan peraturan dari pemerintah yang tergolong masih peraturan baru, seperti pencatatan nomer rekam medis yang tidak sesuai, pemeriksaan yang harus di wilayah pasien tersebut terdaftar BPJS dan tahapan rujukan dimana saranan dan prasarana dari rumah sakit masih belum memadai. Kendala-kendala tersebut dapat diselesaikan dengan solusi dari peran puskesmas Polokarto dan BPJS untuk memberikan informasi dan perbaikan infrastruktur yang lebih ekstra agar terciptanya pelayanan kesehatan yang memadai sehingga dapat tercipta masyarakat yang sehat
Kata Kunci : Kemitraan, BPJS, Puskesmas, Pelayanan kesehatan
ABSTRACT
This research aimed to find out how the partnership results from the Law Number 24 of 2011 on BPJS between BPJS (Social Insurance Organizing Agency) and Puskesmas Polokarto (Polokarto Public Health Center) in health care sector. The partnership of BPJS and Puskesmas Polokarto results in right and obligation in health care within which there are some constraints and solutions the BPJS and the Puskesmas Polokarto encounter.
This research employed a normative research method that was prescriptive in nature. The research approach used was Statutory one conducted to study whether or not all of laws and regulations were related to the legal issue studied. The law material consisted of primary law material deriving from legislation and secondary one deriving from all publications on law supporting this writing. Technique of collecting law material used was document study, while the technique of analyzing law material used was deductive syllogism method departing from major premise, in this case rule of law, and then to minor premise, in this case the legal issue, so that a conclusion could be drawn.
Considering the research methodology employed, it can be found that the partnership between BPJS and Puskesmas Polokarto in healthcare sector had run consistent with the Law Number 24 of 2011 on BPJS in the presence of capitalization partnership in which BPJS gave an amount of fund to Puskesmas Polokarto and Puskesmas Polokarto obligatorily provide the first-order health care for the participants of BPJS enlisted in Polokarto sub district. Such the partnership, of course, encountered some constraints due to the implementation of new governmental regulation like inconsistent medical record numbering, the examination that should be conducted in the area where the patient enlisted in BPJS, and referral stage in which the hospital infrastructure had been inadequate. Those constraints can be dealt with by the solution from the Puskesmas Polokarto’s and the BPJS’ role in providing information and improving infrastructure to create an adequate healthcare service in order to create a healthy community.
Keywords: Partnership, BPJS, Puskesmas, Healthcare