ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa faktor yang mempengaruhi menggunakan indikator kinerja kunci pada sistem pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 yang meliputi : transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil diproksikan dengan serapan dana perimbangan dan alokasi belanja langsung pada APBD ; intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah diproksikan dengan derajat desentralisasi fiskal; efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD diproksikan dengan besaran SiLPA dan efisiensi belanja; dan pengelolaan potensi daerah yang diproksikan dalam bentuk efektifitas PAD dan pertumbuhan PAD.
Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan populasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Pulau Jawa tahun 2010 s/d 2012 yang berjumlah 357. Sampel dalam penelitian ini adalah diperoleh dan dipilih dari populasi secara purposive sampling, yaitu teknik untuk menentukan sampel berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Metode regresi linier berganda dilakukan untuk menguji secara empiris hipotesis yang diajukan dalam model penelitian ini. SPSS digunakan untuk menganalisis data.
Hasil uji t menunjukkan bahwa 4 (empat) variabel berupa serapan dana perimbangan, besaran SiLPA, efisiensi belanja dan efektifitas PAD berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan 3 (tiga) variabel berupa alokasi belanja langsung pada APBD, derajat desentralisasi fiskal dan pertumbuhan PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa perlu adanya evaluasi terkait banyaknya indikator kinerja kunci dalam menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk menghindari informasi hasil pengukuran kinerja menjadi “tumpukan” indikator yang tidak termanfaatkan.
Kata Kunci: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, EKPPD, Skor Kinerja dan Indikator Kinerja Kunci
ABSTRACT
This study aims to investigate some factors which influence local government performance. This study uses key performance indicator on local government performance measurement system based on Government Regulation (PP) number 6 of 2006 to find out the factors. It covers the transparency in allocation utilization, General Purpose Grant (DAU), Specific-Purpose Grant (DAK), and Fund Sharing disbursement and uptake which is proxied with the uptake of equalization fund and the allocation of direct expenditure on Annual Regional Budget (APBD); intensity, effectiveness, and the transparency in collecting sources of Local Revenue (PAD) and local loans/bonds which are proxied by fiscal decentralization degree; effectiveness of planning, preparation, administration implementation, accountability, and APBD monitoring which is proxied in the form of PAD effectiveness and PAD growth.
The secondary data used in this research were population of 357 Local Government in Java Island in 2010-2012. Sample in this research were obtained and selected from the population by purposive sampling, a technique to determine sample based on certain criteria. Multiple linier regression method was done to test hypothesis empirically. SPSS was used to analyze the data.
T test results show that there are 4 (four) variables: the uptake of equalization fund, number of unused funds (SILPA), expenditure efficiency and PAD effectiveness, which affect the performance of local government. On the other hand, 3 (three) variables: the allocation of direct expenditure on APBD, fiscal decentralization degree, and PAD growth shows no influence on local government performance. It indicates that evaluation of a number of key performance indicators in evaluating local government performance is needed to avoid useless information which is obtained from indicators which do not give any influence on local government performance.
Key Words: Local Government Performance, EKPPD, Performance Score, and Key Performance Indicator