Penelitian hukum ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama apakah kesalahan penerapan hukum pembuktian sebagai alasan kasasi Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara korupsi pegawai pajak sesuai dengan ketentuan KUHAP. Kedua apakah yang menjadi alasan hukum Mahkamah Agung menerima kasasi Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara korupsi pegawai pajak.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dengan cara studi kepustakaan melalui pengumpulan peraturan perundang-undangan, buku dan dokumen lain yang mendukung salah satunya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1515 K/Pid.Sus/2013. Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deduksi silogisme.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif alasan kasasi Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi berupa kesalahan penerapan hukum pembuktian oleh judex factie (Pengadilan Tinggi) sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Namun berdasarkan pendapat dari M. Yahya Harahap yang dikuatkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 K/Pid/1983 tanggal 25 Oktober 1983, alasan tersebut tidak dibenarkan untuk dijadikan sebagai alasan permohonan kasasi karena bukan merupakan suatu kesalahan penerapan hukum pembuktian. Mahkamah Agung dalam memutus perkara telah bergeser dari masalah judex jurist ke masalah judex factie karena telah mengadili sendiri perkara tersebut. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung secara yuridis telah sesuai dengan dengan ketentuan KUHAP namun belum sesuai dengan teori dan praktik penerapan KUHAP pada peradilan pidana.

Kata Kunci: penerapan hukum pembuktian, alasan kasasi, KUHAP.

This Legal research is to describe and study the problems, the first is an error of law application of evidence as reasons of appeal Prosecution of Corruption Eradication Commission in the case of a tax official corruption according to the provisions of the Criminal Procedure Code. Secondly, what is the legal reasons for the Supreme Court that accept the appeal Prosecutor Corruption Eradication Commission in the case of a tax employee’s corruption.
This research is prescriptive normative law research with  case study approach. This study uses secondary data types include law primary materials and law secondary materials. Mechanical collection of law materials that are used in the study of literature through the collection of legislation rules, books and other documents that support one of the Supreme Court Decision No. 1515 K/Pid.Sus/2013. Data analysis techniques used in this legal research is syllogism deduction.
The results of this study indicate that the normative grounds of appeal Prosecutor Corruption Eradication Commission in the form of misapplication of the law verification by Judex factie (High Court) in accordance with the provisions of Article 253 paragraph (1) Criminal Procedure Code. However, in the opinion of M. Yahya Harahap strenghted by the Jurisprudence Supreme Court Decision No. 9 K/Pid/1983 dated October 25, 1983, the reason is not justified reason to be used as a reason for request of cassation because it is not a missapplication of the law of evidence. The Supreme Court  deciding the case has been shifted from the problem to the problem Judex jurist problem to Judex factie problem because the case had been brought to the court itself. Consideration of the Supreme Court judicial law in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code, but not according to the theory and practice in the application of the Criminal Procedure Code on criminal jurisdiction.

Keywords: law evidence application, reason of cassation, the Criminal Procedure Code.