Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dalam pengelolaan APBN di Kementerian Keuangan dalam mewujudkan prinsip transparansi dalam tata pemerintahan yang baik dan permasalahan yang timbul pada saat pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Keuangan.  
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat empiris, dimana penulis  berkeinginan untuk memberikan gambaran maupun pemaparan mengenai obyek penelitian. Jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder.Sumber data primer yang digunakan adalah wawancara langsung dengan pihak terkait yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan adalah bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah, artikel, dan bahan dari internet serta sumber lain yang terkait. Teknik Pengumpulan data yang digunakan yaitu studi lapangan dengan langsung menuju ke obyek penelitian dan studi kepustakaan untuk memperoleh landasan teori yang berkaitan dengan penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan negara.   Kementerian Keuangan selaku bendahara negara menyusun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2012 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagai pedoman bagi Kementerian Keuangan untuk melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik. Kementerian Keuangan membuka pengelolaan APBN dimulai dari awal proses Rancangan Undang-Undang APBN sampai dengan pelaksanannya. Kementerian Keuangan menyediakan berbagai macam akses bagi masyarakat untuk mengakses pengelolaan APBN, yaitu terdiri dari: (1) Situs Kementerian Keuangan; (2) Aplikasi Hubungi Kami di Situs Kementerian Keuangan; (3) Call Center & SMS Center; dan (4) Pelayanan secara langsung. Kementerian Keuangan telah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik dengan cukup baik namun, terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki.  

Kata Kunci: Kementerian Keuangan, Keuangan Negara, Keterbukaan Informasi Publik.

This research aims to determine the Implementation of Public Information in finance  management at The Ministry of Finance of Republic Indonesia for realizing transparency  principal in good governance and problems during the implementation of Public Information at The Ministry of Finance.
This research is an empirical laws, which the author inteds to give an overview and presentation of the research object. The type of data used are primary data and secondary data. The primary data sources used are interviews with relevant parties concerned. Secondary data sources used library materials, legislation, journals, papers, articles, and materials from the internet and other related sources. Data collection techniques use are field studies to directly to the object of research and literature study to gain basic theory related to research.
Based on the findings and conclusion resulting of discussion, namely the existence of  Law Number 14 of 2008 Freedom of Information Act has guarantee the public to obtain  information about Finance Management. Act No. 14 of 2008 require the Public Agencies to open the public information. The Ministry of Finance as a state treasury developed Minister of Finance Regulation No. 132 /PMK.01 / 2012 on Guidelines for Environmental Services Public Information at The Ministry of Finance as a guideline for The Ministry of Finance to implement Public Information. The Ministry of Finance opened Finance Management for public from the beginning until the implementation of Finance Management. The  Ministry of Finance provides a variety for access The Finance Management, which consist of: (1) The Ministry of Finance website; (2) Contact Us Application at The Ministry of Finance website; (3) Call Center & SMS Center; and (4) Desk Info. The Ministry of Finance had performing the public information transparency with respectable, but there are many things that should be fixed.

Search Key: The Ministry of Finance, State Finances, Public Information Transparancy.