Penelitian ini mendiskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama apakah yang menjadi pertimbangan muatan materi dan substansi penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Kota Surakarta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kedua, apa saja kendala yang dihadapi dalam penyusunan kajian lingkungan hidup strategis di Kota Surakarta serta bagaimana solusinya.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis data meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan makalah-makalah hukum., selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode silogisme deduksi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan peraturan perundangundangan yang telah memuat ketentuan terkait penyusunan KLHS dirasa masih belum cukup untuk menjadikan KLHS sebagai komponen regulasi dalam pembangunan dan penataan ruang. Pentingnya penambahan muatan materi yang terdapat didalam dan Perda Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup akan menjadi bahan baku mutu dokumen KLHS yang merupakan sarana utama instrumen pengaturan peraturan perundang-undangan, yang menjadi landasan pemangku  kepentingan dalam merumuskan rencana kebijakan dan program KLHS. Kemudian, Kegiatan pemerintah daerah terhadap pengendalian lingkungan tidak dijelaskan secara terperinci dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup sehingga kegiatan pengendalian lingkungan yang diwajibkan oleh pemerintah tidak berjalan secara efektif karena belum mengatur secara penuh terkait penyusunan dokumen KLHS. Dengan adanya pertimbangan kondisi lingkungan di Kota Surakarta diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup. Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut dijumpai hambatan-hambatan berupa perolehan data di wilayah atau daerah tertentu tidak tersedia untuk periode waktu tertentu, kemudian kurangnya koordinasi yang efektif antar unit terkaitdalam proses penyusunan program Kajian Lingungan Hidup Strategis (KLHS).

Kata Kunci: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pedoman pemerintah, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.