ABSTRAKTujuan penelitian dan penulisan ini untuk mengetahui apakahUndang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah memenuhiketentuan materi muatan perundang-undangan dan untuk mengetahui konsekuensiyuridis dari keharusan dibuatnya pembebanan benda jaminan fidusia dengan AktaNotaris. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penelitian hukumnormatif, menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer danbahan hukum sekunder. Metode penelitian menggunakan metode deduktifkemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan interpretasiberdasarkan kata undang-undang dan interpretasi sistematis. Dari penelitian yangtelah dilakukan diperoleh hasil bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999tentang Jaminan Fidusia tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan materi muatanperundang-undangan dan konsekuensi jika perjanjian jaminan fidusia tidak dibuatdengan Akta Notaris adalah batal demi hukum karena non existent yaitu karenatidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana diharuskan oleh undang-undang.Kata Kunci : Jaminan FidusiaAbstractPurpose of the research and writingis to study on Ordinance No 42/1999 about Fiduciary Insurance has been meetthe Ordinance material requirements and to study about jurisdictionconsequences from the obligation on fiduciary matter’s contents insurance withNotary Act. To gain the purposes, it held a normative law research, usessecondary data, contains about primary and secondary law matters. Researchmethod uses here is deductive, then, data collected to be analyzed usesinterpretation based on systematic ordinance and interpretation. From theresearch has done, it find the results that Ordinance No. 42/1999 about fiduciaryinsurance doesn’t meet the material well required of Ordinance contents, if thefiduciary insurance treaty doesn’t made by notary act is canceled for the sake oflaw caused by non-existence, that it doesn’t suitable with Ordinancerequirements.Key words : Fiduciary Insurance