Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan ketentuan pidana dalam Undang-Undang tersebut terhadap pelanggaran pemalsuan merek yang terjadi di Indonesia dan apakah sanksi pidana dalam Undang-Undang tersebut dapat menekan angka  pertumbuhan merek palsu.
Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris, yang bersifat deskriptif dan dengan metode kualitatif. Data atau bahan hukum yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dokumen, buku, dan laporan-laporan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan dan wawancara. Berikutnya dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa  penegakan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek terhadap pelanggaran pemalsuan merek dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS)   di Dirjen HKI dan dilihat dari Hakim dalam memutus perkara yang penulis peroleh dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menurut data yang penulis temukan dalam penelitian, dapat dilihat bahwa sanksi pidana dalam Undangundang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek belum bisa menekan angka pertumbuhan merek palsu. Hal ini dikarenakan masih besarnya intensitas pemalsuan atau pelanggaran merek. Berikutnya dilihat dari putusan juga belum dirasakan memberikan efek jera, sebab sanksi dari putusan tersebut jauh dari sanksi maksimal dan masih terkesan ringan.

Kata Kunci: Penerapan, Sanksi Pidana, Merek

This research aims to determine how the enforcement of the criminal provisions in the Law of the Republic of Indonesia Number 15 of 2001 on the Trademark to trademark counterfeiting infringement that happened in Indonesia andwhat the criminal sanctions in the Law of the Republic of Indonesia Number 15 of 2011 on the Trademark can reduce the number of  trademark counterfeiting growth.
Legal research is empirical legal research, descriptive, with qualitative methods. The legal materials used are primary datas that obtained directly from Directorate General of  Intellectual Property Right Ministry of Justice and Human Rights and The Supreme Court of the Republic of Indonesia. The secondary datas were obtained from literature materials, documents, books, and reports. Data collecting’s techniques are done by literature studies and interviews. This thesis analyzed by qualitative descriptive technique.
Based on the results of this research resulting the conclusions, they are enforcement of the criminal provisions in the Law of the Republic of Indonesia Number 15 of 2001 on the  Trademark to trademark counterfeiting infringement can be implemented by the Civil Servants Investigators in Directorate General of Intellectual Property Ministry of Justice and Human Rights and seenfrom the Judge in deciding the case in The Supreme Court of the Republic of Indonesia. According to the data that the writer can be seen that the criminal sanctions in the Law of the Republic of Indonesia Number 15 of 2001 on the Trademark haven’t been able to reduce the number of trademark counterfeiting growth, due to very large intensity  ounterfeiting or trademark infringement.The verdict is not yet provide a deterrent effect, because the sanction of the verdict is still far from the maximum penalty.

Keywords: Application, Criminal Sanction, Trademark