ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum konsumen perumahan terhadap iklan sebagai sarana promosi dalam transaksi jual beli. Adapun kajian selanjutnya mengenai upaya penyelesaian sengketa konsumen perumahan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian iklan brosur dengan realisasi.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum doktrinal atau normative yang bersifat preskriptif. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan, dilaksanakan dengan membaca dan mempelajari isi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder hasil dari studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun penulisan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. . Berdasarkan dari jenis penelitiannya, maka teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan metode logika deduktif yaitu hal-hal yang dirumuskan secara umum kemudian menarik kesimpulan yang sesuai mengenai perlindungan hukum konsumen perumahan terhadap iklan sebagai sarana promosi dalam transaksi jual beli .
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum konsumen perumahan terhadap iklan sebagai sarana promosi dalam transaksi jual beli secara umum diatur dalam Pasal 9. Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan peraturan yang mengatur secara khusus tentang iklan perumahan diatur pada Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman dimana Pasal 134 menerangkan bahwa setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana dan utilitas umum yang diperjanjikan, sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen perumahan jika terjadi ketidaksesuaian antara iklan brosur perumahan dengan realitas sebenarnya yang terjadi maka konsumen perumahan dapat mengajukan upaya hukum melalui jalur litigasi dan non litigas. Jalur litigasi atau peradilan dapat diajukan upaya perdata, sedangkan jika menempuh jalur non litigasi maka dapat meminta bantuan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Kata Kunci: perlindungan konsumen, perumahan, iklan  
ABSTRACT
This research studied and answered the problem concerning the forms of law protection for the housing (property) consumers against advertisement as the promotion media in trading transaction. This study was also intended to find out the attempt of settling the dispute of housing consumers related to the discrepancy between brochure advertisement and the realization. This study was a normative doctrinal law that was prescriptive in nature. Technique of collecting law material used in this research was library study, conducted by reading and studying the substances of primary and secondary law materials resulting from library study to collect and to organize the legal article writing related to the problem studied. Considering the type of research, the technique of analyzing law material the writer used was deductive logic method, in which the matters were formulated generally and then an appropriate conclusion was drawn concerning the law protection of housing consumers against advertisement as the promotion media in trading transaction. Considering the result of research, it could be concluded that the law protection of housing consumers against the advertisement as promotion media in trading transaction was generally governed in Articles 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, and 17 of Law Number 8 of 1999 about Consumer Protection, while specify under Article 134 of Law No. 1 of 2011 on Housing and Human Settlements in which Article 134 explains that every person is prohibited develop the housing that is not in accordance with the criteria, specifications, requirements, infrastructure, facilities and public utilities are contracte,. The legal attempts the housing consumers could take when there was discrepancy between the housing brochure advertisement and the reality was that the consumers could take legal resort through litigation and non-litigation. Litigation or trial could be taken by filing civil attempt, while non-litigation could be taken by asking for help to Consumer Dispute Settlement Agency (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
 Keywords: Consumer Protection, housing, advertisement