ABSTRACTThis study was to determine the judicial review legislation and competenceinstitution conducting judicial review of the legislation in the Homeland. Thisstudy uses normative law research, are Explorative. Research materials includeprimary and secondary source material. Collecting data through officialdocuments, books, law, literature materials etc. Descriptive qualitative analysis,inventory Laws and Regulations, of the subsequent legal materials analyzed bythe method of approach to the Act and conceptual approach teoritis.Setelahconducted discussion concluded, first right of judicial review of legislation. Bothinstitutions within the competence of judicial review of legislation through thehierarchy of legislation based on the stufenbauw teory. Testing is based on theprinciple of lex generates derogate lex, which is specific regulations can remaineffective, even though its substance contrary to the more general rules material.Instead, the regulations declared invalid if manifestly contrary to the norms of ahigher rule in accordance with the principle of lex Superiors derogate lexinferiory. MA consequences are more a justice court (court of justice), while theCourt is a court of law with regard to the institution (court of law). Then the MAto handle all events conflicts between persons or between rechtspersoon (court ofjustice) authority made MA, and MA was released from the material testingauthority regulations under the Act, including regulation. MK handling conflict inthe legislation while MA care of conflicts between persons or rechtspersoon.Keywords: Judicial Rights, Local Rules, the Constitutional CourtABSTRAKPenelitian ini untuk mengetahui hak uji materi Perda dan kompetensi lembagayang melakukan uji materi terhadap Perda di NKRI . Penelitian ini menggunakanpenelitian hukum normatif, bersifat Eksploratif. Bahan penelitiannya meliputisumber bahan primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui dokumenresmi,buku,perundang-undangan,bahan kepustakaan dll. Analisis secara kualitatifdiskriptif, menginventarisasi Peraturan Perundang-Undangan, dari bahan hukumselanjutnya dilakukan analisa dengan metode pendekatan Undang-Undang danpendekatan konseptual secara teoritis.Setelah dilakukan pembahasan disimpulkan,Pertama hak uji materi Perda. Kedua kompetensi lembaga dalam uji materiterhadap Perda melalui hierarki peraturan perundang-undangan didasari atasstufenbauw teory. Pengujian didasarkan pada prinsip lex specialis derogate lexgenerates, peraturan yang bersifat khusus dapat dinyatakan tetap berlaku,meskipun substansinya bertentangan dengan materi peraturan yang lebih umum.Sebaliknya, peraturan dinyatakan tidak berlaku bila nyata-nyata bertentangandengan norma aturan yang lebih tinggi sesuai dengan prinsip lex superiorsderogate lex inferiory. Konsekwensi adalah MA lebih merupakan pengadilankeadilan (court of justice), sedangkan MK lebih berkenaan dengan lembagapengadilan hukum (court of law). Kemudian MA menangani semua konflikperistiwa antar person atau antar rechtspersoon (court of justice) dijadikankewenangan MA, dan MA dibebaskan dari kewenangan menguji materi peraturanperundang-undangan di bawah Undang-Undang termasuk Perda. MK mengurusikonflik peraturan perundang-undangan sedangkan MA mengurus konflik antarperson atau rechtspersoon.Kata kunci : Hak Uji Materi, Peraturan Daerah, Mahkamah Konstitusi