ABSTRACT
This study was to determine the judicial review legislation and competence
institution conducting judicial review of the legislation in the Homeland. This
study uses normative law research, are Explorative. Research materials include
primary and secondary source material. Collecting data through official
documents, books, law, literature materials etc. Descriptive qualitative analysis,
inventory Laws and Regulations, of the subsequent legal materials analyzed by
the method of approach to the Act and conceptual approach teoritis.Setelah
conducted discussion concluded, first right of judicial review of legislation. Both
institutions within the competence of judicial review of legislation through the
hierarchy of legislation based on the stufenbauw teory. Testing is based on the
principle of lex generates derogate lex, which is specific regulations can remain
effective, even though its substance contrary to the more general rules material.
Instead, the regulations declared invalid if manifestly contrary to the norms of a
higher rule in accordance with the principle of lex Superiors derogate lex
inferiory. MA consequences are more a justice court (court of justice), while the
Court is a court of law with regard to the institution (court of law). Then the MA
to handle all events conflicts between persons or between rechtspersoon (court of
justice) authority made MA, and MA was released from the material testing
authority regulations under the Act, including regulation. MK handling conflict in
the legislation while MA care of conflicts between persons or rechtspersoon.
Keywords: Judicial Rights, Local Rules, the Constitutional Court
ABSTRAK
Penelitian ini untuk mengetahui hak uji materi Perda dan kompetensi lembaga
yang melakukan uji materi terhadap Perda di NKRI . Penelitian ini menggunakan
penelitian hukum normatif, bersifat Eksploratif. Bahan penelitiannya meliputi
sumber bahan primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui dokumen
resmi,buku,perundang-undangan,bahan kepustakaan dll. Analisis secara kualitatif
diskriptif, menginventarisasi Peraturan Perundang-Undangan, dari bahan hukum
selanjutnya dilakukan analisa dengan metode pendekatan Undang-Undang dan
pendekatan konseptual secara teoritis.Setelah dilakukan pembahasan disimpulkan,
Pertama hak uji materi Perda. Kedua kompetensi lembaga dalam uji materi
terhadap Perda melalui hierarki peraturan perundang-undangan didasari atas
stufenbauw teory. Pengujian didasarkan pada prinsip lex specialis derogate lex
generates, peraturan yang bersifat khusus dapat dinyatakan tetap berlaku,
meskipun substansinya bertentangan dengan materi peraturan yang lebih umum.
Sebaliknya, peraturan dinyatakan tidak berlaku bila nyata-nyata bertentangan
dengan norma aturan yang lebih tinggi sesuai dengan prinsip lex superiors
derogate lex inferiory. Konsekwensi adalah MA lebih merupakan pengadilan
keadilan (court of justice), sedangkan MK lebih berkenaan dengan lembaga
pengadilan hukum (court of law). Kemudian MA menangani semua konflik
peristiwa antar person atau antar rechtspersoon (court of justice) dijadikan
kewenangan MA, dan MA dibebaskan dari kewenangan menguji materi peraturan
perundang-undangan di bawah Undang-Undang termasuk Perda. MK mengurusi
konflik peraturan perundang-undangan sedangkan MA mengurus konflik antar
person atau rechtspersoon.
Kata kunci : Hak Uji Materi, Peraturan Daerah, Mahkamah Konstitusi