ABSTRAK
Good governance merupakan suatu harapan yang diinginkan masyarakat terjadi dalam pelayanan publik di Indonesia. Namun pada kenyataannya pelayanan publik di Indonesia sarat akan tindak KKN, lambat dan trumit, sehingga masyarakat mengharapkan terjadinya reformasi birokrasi di Indonesia. Reformasi birokrasi ini dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam good governance ke dalam pelayanan publik. BKN Kanreg 1 Yogyakarta sebagai salah satu penyedia layanan publik juga dituntut untuk menerapkan good governance dalam rangka memberikan pelayanan prima melalui pelayanan satu pintu.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip Good Governance di pelayanan satu pintu Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional 1 Yogyakarta khususnya pada peinsip profesionalisme, akuntabilitas dan daya tanggap berdasarkan modul dari Bappenas dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan prinsip good governance di Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional 1. Metode dari penelitian ini adalah metode dekriptif kualitatif yang mengambil lokasi penelitian di Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional 1 Yogyakarta. Sumber data dari penelitian ini adalah informan yang dipilih berdasarkan purposive sampling.  Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan telaah dokumen, sedangkan untuk validitas data dilakukan dengan trianggulasi sumber. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis interaktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance pada pelaksanaan pelayanan satu pintu sudang berjalan baik pada  ketiga prinsip yaitu profesionalisme, akuntabilitas dan daya tanggap. Hal ini didasarkan pada pengukuran indikator yang terdapat di masing-masing prinsip tersebut.  Pada pfofesionalisme dapat dikatakan baik karena kompetensi pegawai yang ditempatkan di pelayanan satu pintu sudah mampu mewakili masing-masing bidang selain itu kode etik juga baik, pengembangan SDM juga berjalan meskipun ada kendala yang menghadapinya. Pada prinsip akuntabilitas juga sudah baik karena ada Standar Operating Procedure (SOP) untuk pelaksanaan pelayanan satu pintu. Selain itu laporan harian, tahunan dan sistem pengawasan juga berjalan baik. Pada prinsip daya tanggap sudah terdapat layanan pengaduan, standard dan prosedur dalam menindak lanjuti setiap saran maupun kritik dari masyarakat yang disampaikan melalui kotak saran. Dan pada faktor yang mempengaruhi terbagi atas 2 yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung penerapan prinsip good governance di BKN Kanreg 1 Yogyakarta adalah upaya mencegah terjadinya korupsi, budaya disiplin yang  sudah tertanam di BKN Kanreg 1 Yogyakarta dan kesadaran akan perundang-undangan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah budaya paternalistik yang masih melekat , kurangnya anggaran untuk pengembangan, dan sistem reward yang tidak berjalan baik
Kata kunci: prinsip good governance, profeionalisme,  akuntabilitas, daya tanggap
Abstract
Good governance is something the society expects to occur in public service in Indonesia. However, in reality, the public service in Indonesian is replete with nepotism, collusion, and corruption crime, slow, and complicated, so that the society expects the bureaucracy reformation to occur in Indonesia. This bureaucratic reformation can be conducted by applying the existing principle to good governance in the public service. BKN Kanreg 1 Yogyakarta as one of public service provider is also required to apply good governance in the attempt of providing first-rate service through on stop service.
This research aimed to find out the application of Good Governance principle in one-stop service of the First Regional State Personnel Board (BKN Kanreg 1) of Yogyakarta particularly in professionalism principle, accountability and responsiveness based on Bappenas (National Planning Board)’ module and the factors affecting the application of good governance principle in the First Regional State Personnel Board of Yogyakarta. The research method employed was a descriptive qualitative method taken place in the First Regional State Personnel Board (BKN Kanreg 1) of Yogyakarta. The data source of research was informant taken using purposive sampling technique. Techniques of collecting data used were interview, observation and document study, while the data validation was carried out using source triangulation. The data obtained was analyzed using an interactive analysis.
The result of research showed that the application of good governance principles in the implementation of one-stop service had run well in the three principles: professionalism, accountability and responsiveness. It was based on the measurement of indicator existing in each principle. Professionalism could be stated as good because the competency of personnel put into one-stop service has been able to represent each area. In addition, ethical code was also good and human resource development also ran despite some constraints. The accountability principle had been good because there had been Standard Operating Procedure (SOP) for the implementation of one-stop service. In addition, daily and annual reports, and supervision system had run well. Regarding responsiveness principle, there were complaint service, standard and procedure in following up any recommendation or critique from the society conveyed through recommendation box. The factors affecting were divided into two: supporting and inhibiting. The factors supporting the application of good governance principle in BKN Kanreg 1 Yogyakarta were the attempt of preventing corruption, discipline culture implanted in BKN Kanreg 1 Yogyakarta and awareness of legislation. Meanwhile, the inhibiting factors were inherent paternalistic culture, inadequate budget for development, and reward system running unwell.
Keywords: good governance principle, professionalism, accountability, responsiveness.