ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wewenang dari Pejabat Pembuat Atas Tanah (PPAT) di Kabupaten Boyolali, Pelaksanaan sistem self assesment berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Boyolali, dan solusi dari hambatan-hambatan dalam pelaksanakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Boyolali. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Boyolali. Sampel penelitian sebanyak 6 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris dan 6 Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)/Camat. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan guna mendapatkan data primer dan sekunder. Analisis datanya menggunakan metode analisis interaktif. Hasil Penelitian ini dapat disajikan bahwa peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris dalam penetapan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) belum sesuai dengan tugasnya. Hal itu disebabkan bahwa masih ada wewenang dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris yang belum sesuai porsinya. Disamping itu, juga harus adanya koordinasi dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali untuk mengadakan pembinaan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)/Camat dan masyarakat sekitar. Sistem self assesment yang dijadikan dasar dalam data yang diperoleh dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) masih belum sesuai dengan peraturan tersebut. Sehingga diperlukan adanya kegiatan yang khusus agar dapat menjalakan aturan yang telah diatur, berupa : sosialisasi/penyuluhan, pelatihan, dan sanksi yang tegas berupa sanksi administrasi.
Kata kunci : wewenang, pelaksanaan, solusi
ABTRACT
The objects of this research are to reveal the authority of Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris in Kabupaten Boyolali, to learn implementation of self assesment system base on Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 about Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan in Kabupaten Boyolali, and to find solution to over come the obstacles in the implementation of Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 about Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan in Kabupaten Boyolali. This research is on empiric law research. The research is conducted in Kabupaten Boyolali. Samples are 6 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris and 6 Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)/Camat. Data collection is carried out through field study and literatur study to collect both primary data and secondary data. The analysis is carried out by using interactive model. The result of this research reveal that the role of Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris implementing the text of Bea Perolehan Hak Atas Tanah and Bangunan (BPHTB) is still not in accordance to his duty. In this because there are some authorities of Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris are still not in the right poision. Meanwhile there should also be coordination with Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, and Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali with Kementerian Agraria and Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali to implement coaching and supervision to Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris and Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)/Camat and the people. Self assesment system which becomes away in collecting data as regulated by Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 about Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan in Kabupaten Boyolali is still not in line with the rule itself. In this nesessary to establish some other specific activities. So that implementated the rule can be better, such as : illumination, training, and administation sanction.
Keyword : authority, implementation, solution