ABSTRAKKebijakan pendidikan inklusi yang diatur dalam Peraturan MenteriPendidikan Nasional No.70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusi bagiPeserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasandan/atau Bakat Istimewa (Permendiknas No.70 Tahun 2009) telahdilaksanakan oleh SMP N 2 Mertoyudan Kabupaten Magelang sejak tahun2009. Namun, secara hukum SMP N 2 Mertoyudan menjalankannya sejaktahun 2012 dengan adanya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Magelang.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasikebijakan pendidikan inklusi dari Permendiknas No.70 Tahun 2009 di SMPN 2 Mertoyudan Kabupaten Magelang dan untuk mengetahui sertamendeskripsikan hambatan pada implementasi kebijakan pendidikan inklusidi SMP N 2 Mertoyudan Kabupaten Magelang. Jenis penelitian yangdigunakan adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian bertempat di SMP N2 Mertoyudan Kabupaten Magelang. Metode penarikan sampel adalahpurposive sampling.. Sumber data berasal dari informan, dokumen atau arsip.Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.Analisis data menggunakan analisis interaktif Miles-Huberman sedangkanvaliditas datanya menggunakan triangulasi teknik atau triangulasi sumber.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasiberlangsung pada tiga tahap. Pertama, tahap pengorganisasian berupapenyiapan sumber daya berupa anggaran dan pembentukan pengelola inklusi.Kedua, tahap interpretasi, dilakukan upaya pemahaman kebijakan melaluisosialisasi berupa workshop atau rapat koordinasi. Lalu, tahap ketiga, yaitutahap aplikasi dimulai dari assessment atau penerimaan peserta didik baru,penyesuaian kurikulum, penilaian dan model belajar, ketersediaan gurupembimbing khusus, pembiayaan dan penyediaan sarana prasarana,penentuan ujian dan kelulusan serta pembinaan atau pengawasan. Hambatanyang terjadi pada tahap pengorganisasian adalah kebergantungan sekolahpada figur tertentu seperti guru pembimbing khusus dan belum adanyabagian tersendiri yang khusus menangani pendidikan inklusi di level Dinas.Pada tahap interpretasi berupa belum adanya peraturan teknis daerah yangmengatur pendidikan inklusi sedangkan pada tahap aplikasi yaitu belum bisamembuka kesempatan untuk semua kategori peserta didik belum ada formatijazah yang baku, masih kesulitan menentukan boleh tidaknya peserta didikmengikuti Ujian Nasional, belum tersedia ruangan khusus administrasiinklusi, dan pengawasan Pemerintah pusat yang tidak sampai ke sekolah. .Kata kunci: Implementasi, kebijakan, pendidikan inklusiABSTRACTInclusive Education Policy which is written in Peraturan MenteriPendidikan Nasional No.70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusi bagiPeserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasandan/atau Bakat Istimewa (Permendiknas No.70 tahun 2009) had been doneby State Junior High School 2 Mertoyudan Magelang since 2009. But it waslegally done since Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda DanOlahraga signed at 2012.The goal of this research is to describe the implementationof .inclusive education policy of Permendiknas No.70 Tahun 2009 in StateJunior High School 2 Mertoyudan and its factors that influence the result ofimplementation. This research uses descriptive qualitative method. Thelocation of the research was in the Junior High School 2 MertoyudanMagelang Residence. The method of sampling was purposive sampling. Datasources taken from informant also documents or archives. To take the data itwas use observation, interview also taking documentation. The data analysisuses interactive analysis by Miles-Huberman then to validate data it was usetechnical triangulation and source triangulation.The result of this research shows implementation in three stages. First,organizational stage, it shows that school had prepared such resources likebudgeting and inclusive work unit. Second, interpretation stage shows thatthere are socialization through workshop or coordination meeting forunderstanding the policy. Then, third is application stage shows fromassessment and admission of new students, adapting curriculum, marking andstudying model, preparing the special teacher, budgeting and materialavailability, determining the test and graduation also building the teacher andmonitoring. The obstacles that found in organizational stages are the figuredependency of school to special teacher and there is not special unit yet forinclusive education in the Education Department. For interpretation stagefound that there is not special technical rule yet in region about inclusiveeducation. Then, for application stage such as school is unavailable to openadmission for all categories of special students, there is not fixed graduationcertificate, school is still difficult to determine students that can follow thenational test, there is not special administration room for inclusive serviceand the monitoring of government that not reach into school level.Key words: implementation, policy, inclusive education