ABSTRAK
Kebijakan pendidikan inklusi yang diatur dalam Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional No.70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusi bagi
Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan
dan/atau Bakat Istimewa (Permendiknas No.70 Tahun 2009) telah
dilaksanakan oleh SMP N 2 Mertoyudan Kabupaten Magelang sejak tahun
2009. Namun, secara hukum SMP N 2 Mertoyudan menjalankannya sejak
tahun 2012 dengan adanya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Magelang.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi
kebijakan pendidikan inklusi dari Permendiknas No.70 Tahun 2009 di SMP
N 2 Mertoyudan Kabupaten Magelang dan untuk mengetahui serta
mendeskripsikan hambatan pada implementasi kebijakan pendidikan inklusi
di SMP N 2 Mertoyudan Kabupaten Magelang. Jenis penelitian yang
digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian bertempat di SMP N
2 Mertoyudan Kabupaten Magelang. Metode penarikan sampel adalah
purposive sampling.. Sumber data berasal dari informan, dokumen atau arsip.
Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Analisis data menggunakan analisis interaktif Miles-Huberman sedangkan
validitas datanya menggunakan triangulasi teknik atau triangulasi sumber.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi
berlangsung pada tiga tahap. Pertama, tahap pengorganisasian berupa
penyiapan sumber daya berupa anggaran dan pembentukan pengelola inklusi.
Kedua, tahap interpretasi, dilakukan upaya pemahaman kebijakan melalui
sosialisasi berupa workshop atau rapat koordinasi. Lalu, tahap ketiga, yaitu
tahap aplikasi dimulai dari assessment atau penerimaan peserta didik baru,
penyesuaian kurikulum, penilaian dan model belajar, ketersediaan guru
pembimbing khusus, pembiayaan dan penyediaan sarana prasarana,
penentuan ujian dan kelulusan serta pembinaan atau pengawasan. Hambatan
yang terjadi pada tahap pengorganisasian adalah kebergantungan sekolah
pada figur tertentu seperti guru pembimbing khusus dan belum adanya
bagian tersendiri yang khusus menangani pendidikan inklusi di level Dinas.
Pada tahap interpretasi berupa belum adanya peraturan teknis daerah yang
mengatur pendidikan inklusi sedangkan pada tahap aplikasi yaitu belum bisa
membuka kesempatan untuk semua kategori peserta didik belum ada format
ijazah yang baku, masih kesulitan menentukan boleh tidaknya peserta didik
mengikuti Ujian Nasional, belum tersedia ruangan khusus administrasi
inklusi, dan pengawasan Pemerintah pusat yang tidak sampai ke sekolah. .
Kata kunci: Implementasi, kebijakan, pendidikan inklusi
ABSTRACT
Inclusive Education Policy which is written in Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional No.70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusi bagi
Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan
dan/atau Bakat Istimewa (Permendiknas No.70 tahun 2009) had been done
by State Junior High School 2 Mertoyudan Magelang since 2009. But it was
legally done since Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan
Olahraga signed at 2012.
The goal of this research is to describe the implementation
of .inclusive education policy of Permendiknas No.70 Tahun 2009 in State
Junior High School 2 Mertoyudan and its factors that influence the result of
implementation. This research uses descriptive qualitative method. The
location of the research was in the Junior High School 2 Mertoyudan
Magelang Residence. The method of sampling was purposive sampling. Data
sources taken from informant also documents or archives. To take the data it
was use observation, interview also taking documentation. The data analysis
uses interactive analysis by Miles-Huberman then to validate data it was use
technical triangulation and source triangulation.
The result of this research shows implementation in three stages. First,
organizational stage, it shows that school had prepared such resources like
budgeting and inclusive work unit. Second, interpretation stage shows that
there are socialization through workshop or coordination meeting for
understanding the policy. Then, third is application stage shows from
assessment and admission of new students, adapting curriculum, marking and
studying model, preparing the special teacher, budgeting and material
availability, determining the test and graduation also building the teacher and
monitoring. The obstacles that found in organizational stages are the figure
dependency of school to special teacher and there is not special unit yet for
inclusive education in the Education Department. For interpretation stage
found that there is not special technical rule yet in region about inclusive
education. Then, for application stage such as school is unavailable to open
admission for all categories of special students, there is not fixed graduation
certificate, school is still difficult to determine students that can follow the
national test, there is not special administration room for inclusive service
and the monitoring of government that not reach into school level.
Key words: implementation, policy, inclusive education