ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aspek pidana penggunaan KHDTK Kepau Jaya berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan serta kendala dalam menyelesaikan permasalahan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan KHDTK Kepau Jaya Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
Jenis penelitian dalam tesis ini adalah termasuk penelitian normatif atau doktrinal dan yuridis empiris atau non-doktrinal, berdasarkan konsep hukum yang kedua dan kelima. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan guna mendapatkan data skunder dan data primer. Bentuk penelitian yang digunakan adalah dengan menganalisis data menggunakan analisis kualitatif.  
Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa penggunaan KHDTK Kepau Jaya menjadi perkebunan sawit telah melanggar Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, adapun upaya yang telah dilakukan dalam menangani permasalahan KHDTK Kepau Jaya terdapat kendala yang dipengaruhi antara lain : 1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang) yaitu terdapatnya sertifikat SHM dalam Kawasan KHDTK; 2) Faktor penegak hukum, yaitu tidak sebandingnya antara jumlah personil pengamanan hutan dengan luas KHDTK; 3) Faktor sarana dan prasarana, yaitu kurangnya jumlah anggaran dan sarana pendukung dalam kegiatan perlindungan hutan; 4) Faktor masyarakat, yaitu masih rendahnya tingkat pendidikan dan taraf hidup masyarakat disekitar KHDTK; dan 5) Faktor Kebudayaan, yaitu adanya perubahan pola kehidupan dalam masyarakat menjadi lebih konsumtif serta berkembangnya perilaku anarkis.
Upaya untuk menangani permasalahan tindak pidana penggunaan KHDTK Kepau Jaya yang terbaik adalah dengan upaya pencegahan tanpa pidana (non penal), yakni : 1) patroli dan pengawasan secara rutin dan mendadak; 2) sosialisasi/penyuluhan dengan media dan bahasa yang dimengerti masyarakat; 3) rehabilitasi lahan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat; 4) pelibatan Pemerintah Kabupaten Kampar untuk meminimalisir ketergantungan masyarakat terhadap hutan dan hasil hutan; 5) menumbuhkan  kepedulian masyarakat terhadap hutan; 6) Membangun komitmen bersama dan pensinergian kebijakan BPTSTH Kuok dengan Pemerintah Kabupaten Kampar.
Kata kunci : Analisis Undang-Undang, Aspek Pidana Penggunaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Kepau Jaya
ABSTRACT
This research aims at finding out and analyzing crimial aspect the use of  FASP in Kepau Jaya, Kampar Regency, Riau Province Based on article 78 paragraph (2) Law No. 41, 1999 about Forestry and the constraints in acomplishing the problems which can cause the change to the wholeness of  the FASP in Kepau Jaya, Kampar Regency, Riau Province.
The research in this thesis is normative research or doctrinal and empiric yuridical or non-doctrinal, based on the second and the fifth constitution concepts. Data collecting was carried out by interview and library study to obtain the secondary and primary data. The form used in this research is by analyzing the data using qualitative analysis.
Based on the description of the research outcome and discussion, it is concluded that the use of the FASP in Kepau Jaya to be palm plantations has violated article 78 paragraph (2), Law No. 41, 1999 about Farestry, Whereas the effort which has been done in handling the problems of the FASP in Kepau Jaya has some constraints influenced by among others : 1) the legal factor itself (Constitution), namely it is certified as personal ownership in the FASP; 2) factor of the law enforcement, namely there is no balance between the number of security personnel and the breadth of the FASP; 3) factor of facilities and infrastructure, namely the lack of budget an supporting facilities in the mobility of the forest protection; 4) factor of the community, namely they have poor degree of education and poor of living standard around the FASP; and 5) factor of culture, namely the existence of life style changes in the community becoming more consumptive and the development of anarchic behaviour.
The best effort to handle the problem of criminal acts of the FASP in Kepau Jaya is by prevention without criminal aspect (non penalty) namely : 1) regular and sudden patrol and surveillance; 2) socialization/counseling with the media and language understood by the community;3) rehabilitating the area which is not used by the community; 4) involving the regional government of Kampar regency to minimalize the community dependency on the forest and its products; 5) Encouraging the care of the community to the forest; 6) Building general commitment and synergying the polecy of BPTSTH Kuok with the Government of Kampar Regency.
Key words : Analysis of legislation, Criminal Aspect of the Use of Forest Area with Special Purpose in Kepau Jaya.