ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemungutan PBB-P2 berdasarkan UU PDRD yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, hambatan yang dihadapi serta solusi-solusi yang diambil untuk mengatasi hambatan tersebut.
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif.Lokasi penelitian di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten.Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan sumber data primerdan sumber data sekunder.Teknik pengumpulan data yang digunakanadalah studi lapangan dan studi kepustakaan.Teknik Analisisdata adalah dengan menggunakan analisis data kualitatif dengan model analisisinteraktif.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Klaten secara keseluruhan sudah sesuai dengan UU PDRD, namun masih banyak kendala yang dihadapi, antara lain banyaknya kesalahan dalam databasePBB-P2, kurangnya kualitas dan kapasitas aparatur yang mengelola PBB-P2, menurunnya insentif pemungutan pajak, dan kesalahan data PBB-P2 yang terutang.Adapun langkah-langkah yangdilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah melakukan pemuthakiran database PBB-P2, memberikan bantuan bagi kelurahan dan desa, serta mengadakan diklat, seminar, workshop dan termasuk pendidikan-pendidikan terkait dengan pengelolaan PBB-P2. Pengalihan wewenang pemungutan pajak properti dari pusat menjadi pajak daerah merupakan langkah yang tepat, karena pajak properti sangat cocok dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, hal ini kerena pemerintah daerah lebih mengetahui objek dan wajib pajaknya.Dengan adanya pengalihan pajak Properti tersebut disamping menambah jenis sumber pendapatan asli daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah, juga berkontribusi tinggi terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah Kabupaten Klaten.
Kata Kunci : PBB-P2, UUPDRD, Pengalihan Pajak
ABSTRACT
This research aims to know the implementation of the PBB-P2 based on UU PDRD conducted by Government of Klaten, the obstacles encountered and the solutions were taken to overcome the obstacles mentioned.
This study belongs to an empirical research that have descriptive character. The location of this research is in the Department of revenue, Financial and assets management of The Klaten Regency. The type of data used was the primary and secondary data that using primary and secondary data sources. Data collection techniques used is a study field and the study of librarianship. Data analysis techniques is qualitative data analysis with interactive analysis models.
Based on the research results obtained that the implementation of the PBB-P2 in Klaten Regency in its entirety is in compliance with the UU PDRD, but there are still many obstacles faced, among other numerous errors in the PBB-P2 database, the lack of quality and capacity of the apparatus that manages PBB-P2, declining incentive tax collection and tax payable data error. As for the steps taken in overcoming these barriers is upgrading of PBB-P2 database, provide assistance for the village, as well as conducting training, seminars, workshops and including educations related to business process management of PBB-P2. The transfer of authority from the PBB-P2 collection became a local tax is the right step, because PBB-P2 are very suitable for free and maintained by local governments, this because local Governments more aware of the object and mandatory taxes. With the transfer of the PBB-P2 in addition to add variety sources of local revenue that can be collected by the local government, also contributed to the increase in tax revenues high Klaten Regency.
Keywords: PBB-P2, UU PDRD, Transfer Taxes