ABSTRAK
Penulisan ini mengkaji permasalahan tentang penggunaan saksi dari penyidik kepolisian atau lebih dikenal dengan sebutan saksi verbalisan dalam perkara kepemilikan senjata tajam tanpa izin di Pengadilan Negeri Mojokerto sudah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dalam ketentuan penggunaan saksi verbalisan ini belum diatur dalamnya dan implikasinya pada pertimbangan hakim dalam memberikan putusan kepada Terdakwa.
Penulisan hukum ini bersifat preskriptif dan terapan. Dimana seumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan sekunduer yang menggunakan studi kepustakaan untuk teknik pengumpulan bahan hukum. Teknik analasis bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduktif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan saksi verbalisan dalam perkara kepemilikan senjata tajam tanpa izin di Pengadilan Negeri Mojokerto dengan putusan nomor: 100/Pid.Sus/2014/PN. Mkt. sudah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 185 ayat (1) KUHAP karena dua saksi penyidik kepolisian sudah diambil sumpahnya terlebih dahulu sebelum memberi keterangan di pengadilan. Inmpilkasi keterangan dua orang saksi verbalisan dalam persidangan dibawah sumpah sebagai salah satu elemen bagi hakim dalam membentuk suatu keyakinan atas kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, juga mempertimbangkan barang bukti dan ditambah dengan keterangan Terdakwa yang telah menyesali dan mengakui perbuatannya maka dengan hal tersebut Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa senjata penikam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (1) tentang Senjata Tajam.
Kata Kunci : Saksi Penyidik Polri, Senjata Tajam, Verbalisan
ABSTRACT
This Thesis studying the problems of the use of the witness of the police investigator or better known as verbalisan witness in a case of possession of weapons without permission in Mojokerto district court is conformity with the provisions of the Code of Criminal Procedure, which in terms of use of this verbalisan witness not set iin Code Of Criminal Procedure and its implications on the consideration of the judge in giving judgment to the defendant.
This thesis prescriptive and applied. Where is the source of legal materials used are of primary and secondary legal materials which uses literature study for the collection of legal materials engineering. Mechanical analysis of legal materials in this study, using deductive syllogism with mindset.
Based on the results of this study concluded that the use verbalisan witness in a case of possession of weapons without permission in Mojokerto District Court with the decision number: 100 / Pid.Sus / 2014 / PN. Mkt. is in conformity with Article 184 paragraph (1) in conjunction with Article 185 paragraph (1) Code of Criminal Procedure as two witnesses had been sworn police investigators before giving testimony in court. Implications verbalisan testimony of two witnesses in court under oath as one of the elements for the judge in the form of a belief in the guilt of which the accused defendant, also consider the evidence and testimony coupled with the defendant who has repented and confessed it with the panel of judges has obtained belief that the defendant act has been proven legally and convincingly, with a criminal offense thruster Without the right to carry weapons as stipulated in the Emergency Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1951 Article 2 paragraph (1) of sharp weapons.
Keywords: Police Investigator Witness, sharp weapons, Verbalisan