ABSTRAK
Penulisan hukum ini termasuk penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dengan menggunakan sumber bahan-bahan hukum, baik yang berupa bahan hukum primer dan bahan hokum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hokum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan melalui pengumpulan peraturan perundang-undangan, buku, dan dokumen lain yang mendukung, diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dalam penulisan hokum ini, penulis menggunakan analisis dengan metode silogisme yang berpangkal dari penalaran pengajuan premis mayor yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Premis Minor berupa literatur, teori, dan doktrin dari para ahli hukum ketatanegaraan, dari kedua hal tersebut kemudian ditarik sebuah penalaran mengenai kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh bahwa KPPU adalah lembaga non struktural yang independen dan berada  dibawah kewenangan eksekutif. KPPU adalah salah satu lembaga  yang memiliki kewenangan dalam mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli). KPPU merupakan lembaga Negara ad hoc yang mana keberadaanya bersifat sementara sepanjang lembaga-lembaga yang bertugas untuk mengawasi persaingan usaha tidak sehat dan menciptakan iklim usaha yang sehat belum mampu melaksanakan tugas dengan baik. Walaupun kewenangan yang dimiliki KPPU terlihat sangat besar, namun tidak terdapat tumpang tindih kewenangan antara KPPU dengan lembaga negara lain yang sudah ada baik secara teori akademik mapun praktik di lapangan.
Kata Kunci: KPPU, Lembaga ad hoc, Tumpang tindih kewenangan
ABSTRACT
This legal writing including in normative legal research, prescriptive by using source materials of law, either in the form of primary legal materials and secondary legal materials. Collection method of legal materials in this research is to study literature through the collection of legislation, books, and other supporting documents, including Statue No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition as well as the Decree of the President of the Republic of Indonesia Number 75 of 1999 on the Business Competition Supervisory Commission.In this legal writing, the author uses the analysis of the syllogistic method of reasoning stemming from the filing of the major premise that statue No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition as well as the Decree of the President of the Republic of Indonesia Number 75 of 1999 on the Business Competition Supervisory Commission and Minor premise in the form of literature, theory, and the doctrine of constitutional law experts, from both of these then pulled a reasoning on the positions of the Business Competition Supervisory Commission in Indonesian constitutional system. Based on the results of research conducted by the authors showed that the Commission is an independent non-structural and under the authority of the executive. The Commission is one of the agencies that have the authority to oversee the implementation ofStatue  No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Anti-Monopoly Statue). Commission is a state agency which ad hoc temporary existence along agencies tasked with monitoring the unfair competition and create a healthy business climate have not been able to perform the task well. The authority of the Commission is so big causes there is overlapping of authority between the Commission and other state agencies that already exist. Although the Commission’s authority looks very big, nut there is no overlaping of authority between the Commission and other institutions that already aexist both academic theory and practice.
Keywords:Business Competition Supervisory Commission, Institute for ad hoc, overlapping authority