ABSTRAK
Kebutuhan pergerakan masyarakat di Kota Solo masih belum terpenuhi secara maksimal. Oleh karena itu pemerintah Kota Solo berupaya mereformasi pelayanan angkutan umum massal di Kota Solo menjadi berkelanjutan dengan diadakannya bus Batik Solo Trans (BST) yang bersistem rapid transit. Hal ini dilakukan dengan mengkonsolidasi pengusaha otobus di Kota Solo dan menjadikannya sebagai operator BST khususnya di koriodor 2. Penyelenggaraan koridor 2 BST ini untuk mengintegrasikan BST di Kota Solo dan memenuhi kebutuhan pergerakan masyarakat Solo secara lebih baik. Penelitian ini sendiri bertujuan mengetahui proses implementasi program BST khususnya koridor 2 dilihat dari tiap tahapan dan kendala-kendala yang terjadi saat pelaksanaannya.
Penelitian deskriptif kualitatif ini secara khusus dilakukan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Surakarta selaku regulator program dan PT. Bengawan Solo Trans selaku pihak operator. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Uji validitas dilakukan dengan triangulasi teknik dan sumber. Data yang didapat di analisis dengan teknik analisis interaktif, yaitu dengan mereduksi data, menyajikan kemudian ditarik kesimpulannya.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat lima tahapan implementasi, yaitu; 1) tahap penyediaan fasilitas dan kru, 2) tahap sosialisasi 3) tahap pelaksanaan 4) tahap pembinaan dan pengawasan dan 5) tahap pelaporan. Diawal implementasi Program BST koridor 2 banyak terjadi kendala dan pelanggaran yang dilakukan oleh kru pelaksana. Dukungan dan kepatuhan masyarakat rendah karena komunikasi di awal pelaksanaan kepada masyarakat tidak intens. Serta kurangnya armada bus yang beroperasi berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat untuk menggunakan BST. Kendala yang masih terjadi sampai saat ini yaitu tidak seluruh armada bus (21 bus) dioperasikan oleh pihak operator karena alasan biaya operasional yang besar. Namun saat ini pelayanan sudah lebih baik dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) karena adanya perbaikan dari pihak operator yang dibantu oleh regulator.
Kata Kunci: implementasi program, angkutan umum massal, pelayanan publik.
ABSTRACT
The mobility needs of inhabitants in Surakarta city have not been accommodated yet. Therefore the Solo city’s government reforming the public transport services for the better and sustainable, by providing rapid transit bus called Batik Solo Trans. It has been done by consolidate the bus entrepreneur and authorized as operator. Organized the corridor 2 is for integrating BST in Solo city and providing better transit service for the inhabitants. This research aims to determine the implementation of Bus Rapid Transit program especially corridor 2. Also, to recognize every step and problem happened on its realization. This descriptive qualitative research is done by doing reaserch at Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Surakarta as regulator’s informant and PT. Bengawan Solo Trans as operator’s informant. Data were collected by interview, observation and documentation. Validation data using technique triangulation and sources triangulation. Data were analyzed with the interactive analysis by performing data reduction, display data, and conclusion. The result of this research shows that there are 5 stages of implementation Batik Solo Trans program; supplying facilities and crew stage, socialization stage, implementation stage, founding and supervision stage, and reporting stage. In the early of implementation occurred obstacles and violations committed by the operators. The lack of inhabitant support and obedience due to communication was not intense. The least amount of buses which were operating make an impact of the lack of credibility from people for using the Batik Solo Trans buses. The constraints that still happens until now is PT. Bengawan Solo Trans does not operate all buses (21 buses), for reason of the high operational cost. However, for now the service enhanced and appropriate with the Minimum Service Standard (SPM), for the reason that there is an improvement from the operator which is help by regulator.
Keywords: program implementation, public transportation, public service.