ABSTRAK
Pergeseran paradigma dari Old Public Administration ke New Public Service menuntut pemerintah sebagai penyedia layanan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada citizen. Untuk menciptakan pelayanan terbaik kepada masyarakat tidak jarang pemerintah melakukan kolaborasi dengan pihak swasta/non-pemerintah dalam memberikan layanan. Hal ini juga diaplikasikan dalam program pemerintah di Kota Surakarta yaitu Program Kartu Insentif Anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dengan pihak swasta dan BUMD dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam kolaborasi.
Penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta dan merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari wawancara secara mendalam serta studi dokumentasi. Penentuan informan diperoleh dengan teknik purposive sampling. Validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data.
Teori yang digunakan adalah teori keberhasilan kolaborasi yang dikemukakan oleh Deseve yang terdiri dari delapan kriteria yaitu jenis struktur jaringan, komitmen terhadap tujuan, saling percaya diantara pelaku, governance, akses terhadap kekuasaan, pembagian akuntabilitas dan responsibilitas, berbagi informasi dan akses terhadap sumberdaya. Selain itu juga menggunakan teori hambatan kolaborasi yang dikemukakan oleh pemerintah Kanada yang terdiri dari faktor budaya, faktor institusi dan faktor politik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dalam pelaksanaan Program Kartu Insentif Anak di Kota Surakarta belum efektif karena terdapat kriteria keberhasilan kolaborasi yang belum terpenuhi yaitu pelaksanaan akuntabilitas stakeholder yang kurang maksimal. Hambatan yang ditemui dalam kolaborasi dalam penelitian ini berasal dari faktor budaya dan sumber daya. Terkait dengan hal tersebut peneliti memberikan saran agar akuntabilitas stakeholder bisa maksimal perlu dibentuk sistem atau prosedur yang lebih jelas dan Pemerintah Kota Surakarta lebih meningkatkan komitmennya dalam mendukung Program KIA khusunya dalam sosialisasi Program KIA. Kemudian stakeholder yang terlibat hendaknya lebih mengintensifkan komunikasi.
Kata kunci: kolaborasi stakeholder, Program Kartu Insentif Anak (KIA).
ABSTRACT
A paradigm shift from the OldPublic Administrationto the New Public Service demanded the Government to provide the best service to the citizen. To create the best service to the society the Government collaborate with private sector /non-governmental in providing the service. This also applied to government programs in the Surakarta city, specifically Program Kartu Insentif Anak (KIA). The purpose of this research is to know the effectiveness of the collaboration conducted by Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta with private sector and local goverment and the obstacles encountered in collaboration.
This research was conducted in Surakarta with descriptive qualitative research. The data was obtained from in-depth interview as well documentation study. The informant was selected using purposive sampling technique. The validity data in this study using the technique of data triangulation.
The used theory was the collaboration success suggested by Deseve consisting of eight criteria: the type of network structure, commitment to a common purpose, trust among the participants, governance, access to authority, distributive of accountability/responsibility, information sharing and access to resources. It also used the collaboration constraint theory suggested by Government of Canada consisting of cultural factors, political factors and institutional factors.
The results showed that collaboration in the implementation of the Kartu Insentif Anak (KIA) Programs has not been effective because there were some items of collaboration success criteria has not been satisfied, accountability stakeholders has not optimal. The obstacles of collaboration in this research derived from the cultural factors and resources. Regarding this, the author suggested the accountability stakeholder can be a maximum will need to set up a system or procedure that is more obvious and then goverment of Surakarta city increasing the commitment to support KIA Programs especially in the socialization KIA Programs. Then the stakeholders should further intensify communication.
Keywords: inter-stakeholder collaboration, KartuInsentifAnak Programs.