Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian tindakan pencabutan aduan dan perdamaian dari pelapor dalam tahap penyidikan dalam perkara perzinahan dengan ketentuan KUHAP serta mengetahui implikasinya terhadap proses penuntutan perkara pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 244/Pid.B/2011/PN.SBB.
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang memberikan preskriptif mengenai kesesuaian tindakan pencabutan aduan dan perdamaian dari pelapor dalam tahap penyidikan dalam perkara perzinahan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen untuk mengumpulkan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti Penulis. Adapun teknik analisis bahan hukum dilakukan secara silogisme deduktif yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa tindakan pencabutan aduan dan perdamaian dari pelapor dalam tahap penyidikan dalam perkara perzinahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 244/Pid.B/2011/PN.SBB belum sesuai dan mengesampingkan ketentuan KUHAP. Tindakan pencabutan aduan dan perdamaian yang tidak dapat dibuktikan secara tertulis/resmi inilah yang menjadikan proses penuntutan di persidangan tetap berjalan sehingga diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 244/Pid.B/2011/PN.SBB.
Kata Kunci : Pencabutan Aduan, Perdamaian, Penuntutan