ABSTRAK
Tujuan Penelitian adalah : (1) Mengetahui implementasi kinerja Pos Pengaduan Masyarakat Program Penanggulangan Kemiskinan (Posdumas Pronangkis) dalam menciptakan ruang partisipasi Masyarakat pada program  Kartu Perlindungan Sosial; (2) Menganalisis partisipasi masyarakat pada Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Posdumas Pronangkis; (3) Mengetahui kendala yang dihadapi Posdumas Pronangkis untuk menciptakan ruang partisipasi masyarakat; (4) Mendiskripsikan kontribusi Posdumas Pronangkis dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Ilmu Kewarganegaraan (PPKn) terkait dengan pentingnya partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik.
Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan lokasi penelitian di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Validitas data yang digunakan adalah trianggulasi data dan trianggulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis interaktif (interactive analysis) terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa : (1) Penciptaaan ruang partisipasi masyarakat oleh Posdumas Pronangkis melalui pengaduan dan pembahasan pada rapat 19-an setiap bulan, bekerjasama dengan ketua Rukun Tetangga, Rukun Warga, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, serta menyediakan kotak pos pengaduan masyarakat di Kantor Kelurahan Mojosongo; (2) Masyarakat berpartisipasi aktif ditunjukan dengan mendaftarkan diri sebagai penerima KPS, namun  partisipasi tersebut hanya pada saat pelaksanaan program; (3) Kendala Posdumas Pronangkis yang ditemukan dalam menciptakan ruang partisipasi masyarakat adalah : (a) Kurangnya koordinasi dinas terkait dari Kartu Perlindungan Sosial Program Penanggulangan Kemiskinan; (b) Kurangnya informasi mengenai Posdumas Pronangkis; (c) Kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait program kebijakan penanggulangan kemiskinan; (4) Posdumas Pronangkis ini berkontribusi dalam pembelajaran PPKn untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik melalui metode Participatory Poverty Assesment (PPA) yang dilakukan secara partisipatif dengan menghadirkan warga miskin, perwakilan RW, tokoh masyarakat sampai dengan perwakilan kelembagaan. Saran pada penelitian ini perlu adanya sinergi dan sosialisasi dari dinas terkait Program Penanggulangan Kemiskinan.
Kata kunci : penciptaan, ruang partisipasi, perlindungan sosial.
ABSTRACT
The objectives of research were: (1) Find out Posdumas Pronangkis (Public Complaint Post of Poverty Overcoming Program) in Social Protection card program, (2) to analize the public participation in Posdumas Pronangkis, (3) To determine the constraints faced of Posdumas Pronangkis in the attempt of creating participation space for the society, and (4) To describe the Posdumas Pronangkis in Pancasila and Civic Education (PPKn) learning related to the importance of community participation in the formulation of public policy in Indonesia.
This research method employed a qualitative approach, and study was taken place in Kelurahan Mojosongo, Jebres Subdistrict, Surakarta City. The data validation was carried out using data and method triangulations. Technique of analyzing data used was an interactive of analysis one and consist of data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing.
Considering the result of research, it could be concluded that: (1) the esthablishment of public participation space by Posdumas Pronangkis accommodated grievance to be discussed in the meeting on the 19th day monthly in collaboration with the head of Rukun Tetangga, Rukun Warga, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan and Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, and provided mail box of public grievance in Kelurahan Mojosongo’s Office; (2) The public participate actively as indicated by their enrollment in KPS recipient list, but such the participation was limited to program implementation only; (3) the constraints the Posdumas Pronangkis encountered in creating public participation space were: (a) less coordination in the Service related to Proverty Overcoming Program; (b) inadequate information concerning Posdumas Pronangkis; (c) less socialization from the government related to poverty coping policy program; (4) this Posdumas Pronangkis contributed to PPKn learning in improving the public participation in public policy through Participatory Poverty Assessment (PPA) conducted in participative manner by presenting the poor, RW’s representative, community leader and institutional representative. This research recommended the need for synergy and socialization from the Service related to Poverty Overcoming Program.
Keywords: establishment, participation space, social protection.