ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi budgeting Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai lembaga perwakilan dalam menciptakan check and balances, sebagaimana diketahui bahwa selama ini DPD RI tidak mempunyai kekuasaan yang memadai. Kewenangan DPD RI berdasarkan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya terbatas pada kekuasaan yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya, serta masalah perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di luar itu, kekuasaan DPD RI hanya memberi pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonedia (DPR RI).
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Sumber hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi pustaka atau studi dokumen dengan analisis bahan hukum yang menggunakan penafsiran atau interpretasi hukum dan silogisme metode deduktif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan adanya simpulan bahwa peranan DPD terkait dengan fungsi budgeting (anggaran) berupa memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN (Pasal 22D ayat (2), dan dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBN yang hasilnya disampaikan kepada DPR untuk bahan pertimbangan (Pasal 22D ayat (3) UUD NRI 1945). Keberadaan DPD yang hanya sebagai penunjang (budget influencing)  terhadap fungsi DPR RI ini tentunya tidaklah tepat untuk ketatanegaraan Indonesia. Penguatan DPD RI menjadi sangat urgent untuk dilakukan karena dengan penguatan  kewenangan  DPD RI tersebut aspirasi daerah akan terwakili dengan lebih maksimal dalam  rangka menjaga proporsionalitas keterwakilan politik dan keterwakilan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Kata kunci :  Fungsi budgeting,  Dewan Perwakilan Daerah,  Lembaga
Perwakilan, Check and balances
ABSTRACT
This research aimed to find out the budgeting function of the Republic of Indonesia’s Local Representative Assembly (DPD RI) as the representative agency in creating check and balances. As has been known, DPD RI does not have adequate power so far. The authority of DPD RI, according to the Republic of Indonesia’s 1945 Constitution, Article 22 D, is limited to the power related to local autonomy, central-local relationship, local area establishment and expansion as well as integration, management of natural resource and other economic resource, and the central and local financial balance problem. In addition, the DPD RI’s power only gives consideration to the Republic of Indonesia’s Legislative Assembly (DPR RI).
This study was a normative law research that was prescriptive in nature using statute, conceptual, historical, and comparative approaches. The legal source used derived from primary and secondary law materials. Technique of collecting law material used was library study or document study with legal interpretation and deductive syllogism method as the technique of analysis.
Considering the result of research and discussion, it could be concluded that the role of DPD was related to budgeting function constituting the consideration to DPR over RUU APBN (Article 22D clause (2), and could undertake supervision over the implementation of APBN, the result of which was conveyed to DPR for the matter of consideration (Article 22D clause (3) of 1945 Constitution). The existence of DPD only serving as supporting factor (budget influencing) to the function of DPR RI was not appropriate to Indonesian state structure. The reinforcement of DPD RI became very urgent to do because through the reinforcement of DPD RI’s authority, the local aspiration could be represented more maximally in the attempt of maintaining the political representativeness proportionality and local representativeness in Indonesian state structure.
Keywords:     Budgeting Function, Local Representative Assembly, Representative Institution, Check and Balances.