Tujuan dari studi ini adalah mengetahui kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap PAD Kabupaten Sragen Tahun 2014, mengetahui berapa besar potensi pajak yang hilang terkait wacana penghapusan PBB untuk hunian non komersial di Kelurahan Karangudi, cara mengatasi potensi pajak yang hilang terkait wacana tersebut.
Studi ini menggunakan metode yaitu: observasi, wawancara dan pustaka. Metode observasi dilakukan dengan pengamatan langsung di DPPKAD Kabupaten Sragen dan di Kelurahan Karangudi. Metode wawancara dilakukan dengan beberapa Wajib Pajak di Desa Karangudi dan Pegawai DPPKAD Kabupaten Hasil dari studi ini adalah kontribusi PBB-P2 tahun 2014 sebesar 7.363% terhadap PAD setelah pengelolaannya dilimpahkan kepada pemerintah Kabupaten Sragen, selanjutnya setelah dilakukan asumsi perhitungan potensi pajak yang hilang terkait wacana tersebut di Kelurahan Karangudi sebesar 41% dari total PBB-P2 terhutang.
Keterbatasan dari studi ini adalah belum ada pengklasifikasian yang jelas atas rumah tinggal atau hunian non komersial seperti apa yang akan dihapuskan dari pengenaan PBB-P2. Berdasarkan studi, rekomendasi yaitu: perlu adanya sosialisasi mengenai penghapusan PBB untuk hunian non komersial jika nanti diterapkan, perlu adanya pengklasifikasian yang jelas atas hunian non komersial seperti apa yang akan dihapuskan, dan perlu dipersiapkan cara mengatasi potensi pajak yang hilang dengan menggali potensi pajak daerah yang sudah ada seperti Pajak Parkir, Pajak Restoran yang dapat diterapkan di Kelurahan Karangudi, Kecamatan Ngrampal atau Kabupaten Sragen.

Kata kunci: PBB-P2, Potensi pajak yang hilang, Studi kasus, Kelurahan  Karangudi.

The aims of this study are to find the contribution of Village and City Property Tax (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-PBB-P2) on Local Revenue (Pendapatan Asli Daerah-PAD) of Sragen district in 2014, to understand the potency of lost tax in relation to the discourse of property tax (Pajak Bumi dan Bangunan-PBB) abolition for non-commercial housing in Karangudi village, and to find a solution to overcome the potency of lost tax  after
the abolition.
This study employs observation, interviews, and literature study methods. Observation method is performed by conducting direct observation in DPPKAD of Sragen district and in Karangudi village. Interviews method is performed with several taxpayers in Karangudi village and employees of DPPKAD of Sragen district.
The results of show that the contribution of PBB-P2 in PAD is 7.363% in 2014 after its management was handed to Sragen district government. Then, after conducting a calculation on the assumption of potency of lost tax in Karangudi village is 41% from the total of  BB-P2 payable.  
The limitation of this study is there is no clear classification for dwelling house or non commercial housing that has to be excluded from PBB-P2. Researcher thus recommended to: conduct a socialization on the abolition of PBB for non commercial housing if the  discourse is implemented, formulate a clear classification of non commercial housing that will be excluded from PBB-P2, and prepare for a solution to overcome the potency of lost tax with try to find another potency of local tax such as parking tax and restaurant tax that can be applied to Karangudi village, Ngrampal sub-district, or Sragen district.

Keywords: Village and city property tax (PBB-P2), Potency of lost tax, case study, Karangudi village.