ABSTRAK
Penelitian dan kajian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan terhadap Hak Guna Bangunan yang sedang dalam proses perubahan status menjadi Hak Milik. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan menggunakan tehnik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen, serta menggunakan tehnik analisis kualitatif dengan model interaktif. Dari hasil penelitian dan kajian diketahui bahwa pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan terhadap Hak Guna Bangunan yang sedang dalam proses perubahan status menjadi Hak Milik di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. Dalam proses perubahan menjadi Hak Milik berakibat hukum hapusnya Hak Guna Bangunan kembali menjadi tanah negara, terhadap Hak Guna Bangunan tersebut dilakukan pencoretan (roya) Hak Tanggungan terlebih dahulu, kemudian dilakukan lagi pengecekan. Selanjutnya baru bisa diajukan permohonan perubahan hak menjadi Hak Milik, kemudian diterbitkan hak atas tanah Hak Milik, sehingga hal tersebut menyebabkan proses perubahan hak membutuhkan waktu 14 (empat belas) hari, pendaftaran Hak Tanggungan menjadi tertunda, maka dari itu bahwa pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan terhadap Hak Guna Bangunan yang sedang dalam proses perubahan status menjadi Hak Milik dalam prakteknya tidak seluruhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta tidak seluruhnya sesuai dengan Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan Badan Pertanahan Nasional.
Kata kunci:  Pembebanan Hak Tanggungan, Perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik, Pendaftaran Hak Tanggungan.
Abstract
The objective of this research is to investigate the implementation of imposition of Mortgage Right toward Building Right Title within its process of change to Proprietary Right. This research used the empirical research method with the qualitative approach. The data of research consisted of primary and secondary data. They were collected through in-depth interview and document study. The data were analyzed qualitatively by using the interactive model of analysis.
The results of research show that the implementation of imposition of Mortgage Right toward the Building Right Title within its process of change to Proprietary Right at the Office of Land Affairs of the Administrative City of North Jakarta is not completely in compliance with the prevailing laws and regulations. Legally, the change of Building Right Title to Proprietary Right results in the abolition of the status of Building Right Title to be state-owned Propriety Right. In this case, the Building Right Title shall first be exposed to roya, which is then followed by the examination of Building Right Title. Next, it is continued with the application of the change of Building Right Title to Proprietary Right. As a result, the time 14 (fourty) day, and the registration of Mortgage Right is postponed. Thus, the implementation of imposition Mortgage Right toward Building Right Title within its process with the Standard Operating Procedure made by the National Land Agency.
Keywords:     Imposition of Mortgage Right, the change of Building Right Title to Proprietary Right, imposition of Mortgage registration.