ABSTRAK
Banyaknya urusan publik menuntut aktor diluar pemerintah yakni swasta dan komunitas untuk ikut memenuhi kebutuhan atas pemecahan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam permasalahan kebijakan revitalisasi pasar yang terhenti, komunitas memiliki peran untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggotanya. Salah satu kebijakan revitalisasi pasar yang terhenti adalah revitalisasi pasar Ir. Soekarno Sukoharjo. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui jenis konflik, proses community governance melalui kapasitas Himpunan Pedagang Pasar Kota Sukoharjo (HPPKS) sebagai resolusi konflik serta model resolusi konflik di permasalahan tersebut.
Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, sumber data berasal dari informan, peristiwa dan dokumen serta teknik pengambilan sampel adalah dengan snow ball sample.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis menggunakan model interaktif dan validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber data.
Konflik yang terjadi dalam permasalahan revitalisasi pasar Ir. Soekarno Sukoharjo berdasarkan jumlah pelaku yang terlibat adalah konflik antar kelompok, kemudian merupakan konflik kepentingan dan termasuk dalam konflik konstruktif. Hasil penelitian ini meunjukkan bahwa  HPPKS memiliki kapasitas untuk melakukan community governance sebagai resolusi konflik pada permasalahan revitalisasi pasar Ir. Soekarno Sukoharjo. Community Governance tersebut diselenggarakan melalui modal soisal dan kepemimpinan kolaboratif dari HPPKS. Modal sosial yang terlihat dari bonding social capital melalui pertemuan internal,  kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan olahraga, dan kemandirian financial. Bridging social capital terlihat dari hubungan yang terjalin dengan Aliansi Perbaiki Sukoharjo, Mahasiswa, Lembaga Bantuan hukum UGM, PT. Ampuh Sejahtera, wartawan dan elemen lainnya yang bersama HPPKS menekan pemerintah untuk segera menjadikan pasar. Selanjutnya linking social capital terlihat dari komunikasi formal maupun informal dengan pemangku jabatan di Kabupaten Sukoharjo. Kepemimpinan kolaboratif HPPKS didukung dengan kapasitas yang dimiliki dari pengurus HPPKS dan bridging yang menjalin hubungan dengan HPPKS. Model resolusi konflik yang dilakukan yakni dengan diri sendiri melalui agresi verbal dan melalui intervensi pihak ketiga yakni berwujud litigasi dan pengadilan. Hasil dari resolusi konflik tersebut adalah sudah terselesaikannya revitalisasi pasar Ir. Soekarno, sedangkan yang tidak bisa teresolusi adalah memaksimalkan fungsi pasar itu sendiri.            
Kata kunci :Community Governance, Networking, Himpunan Pedagang
ABSTRACT
Many public affairs make some actors out of state such as private and community get involved in fulfilling the societies’ needs and in solving their problems. In case of the market revitalization policy problem which was stopped, the communities have roles to fulfill their members’ needs. One of the policy is the Ir. Soekarno Market Revitalization. The aim of this research is to find the types of the conflict, to find out how the process of community governance of The Sukoharjo City Market Merchants Association (HPPKS) in solving the market revitalization conflict through capacity and to find the types of conflict resolution.
This research is a descriptive qualitative research; the source of data was taken from some informants, events, and documents; this research uses snow ball sampling technique. The technique of collecting data was done by interviewing deeply, observing, and doing documentation study. The technique of analyzing data was by using interactive model and data validity through data triangulation.  
The conflict of Ir. Soekarno revitalization problem based on the number of elements who are involved consists of the conflict between some groups, and self-interest conflict which is considered as constructive conflict. The results of the research show that HPPKS have a capacity  to do community governance as the resolution in solving the Ir. Soekarno market revitalization conflict. The Community Governance was done by HPPKS by social capital and collaborative leadership. Social capital was seen from bonding social capital through internal meeting, social activity, religious activity, sport activity, and financial indpendence. Bridging social capital  was seen from relationship which is built between Sukoharjo Recovery Alliance, university students, Legal Aid Organization of Universtas Gajah Mada, PT. Ampuh Sejahtera, journalists, and  the other elements which support HPPKS to prosecute the government to finish the Ir. Soekarno market construction. Then, linking social capital was seen from formal and informal communication with the Sukoharjo Regency officials. The Collaborative leadership of HPPKS is supported by the capacity of the HPPKS members and bridging that has relationship with HPPKS. There are two types of conflict resolution used in this case. They are through theirself action by doing verbal aggression and through third person intervention through litigation and jurisdiction. The resulto g conlict resolution, the Ir. Soekarno market revitalization was solved, however there’s still another problem of the low capacity to maximize the market function itself that can’t be solved.
Keywords: Community Governance, Networking, Merchants Association