ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pungutan PKB dan Pajak BBNKB berdasarkan UU PDRD yang dilakukan oleh SAMSAT Klaten, kendala yang dihadapi serta solusi-solusi yang diambil untuk mengatasi kendala tersebut.
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif.Lokasi penelitian di DPPAD Provinsi Jawa Tengah, UP3AD Kabupaten Klaten, dan SAMSAT Klaten.Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan sumber data primerdan sumber data sekunder.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan.Teknik Analisisdata adalah dengan menggunakan analisis data kualitatif dengan model analisisinteraktif.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan pungutan pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor di SAMSAT Klaten secara keseluruhan sudah sesuai dengan UU PDRD, namun masih banyak kendala yang dihadapi,antara lain tingginya jumlah obyek pajak kendaraan bermotor, tingginya tunggakan tidak pajak ulang, turunnya penerimaan insentif, terjadinya gangguan aplikasi database dan jaringan internet, dan terjadinya keterlambatan stok bahan dan material pembuatan STNK dan TNKB. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut adalah mempercepat waktu pelayanan, melakukan penjadwalan SAMSAT Keliling di Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Klaten, mempertahankan budaya antri dan penetapan hari itu akan diselesaikan pada hari itu juga, Menambah jumlah karyawan yang bekerja di Unit SAMSAT Klaten, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait,Mengadakan pengihan door to door sore hari, Mengadakan oprasi di Jalan (oleh POLRI), Pengiriman Surat Tunggakan Pajak dan Surat Perintah Kewajiban PKB,mengganti data sesuai dengan kodingnya, data masih dapat dilihat menggunakan radio satellite, Penyempurnaan penggunaan sistem aplikasi online berbasis server, memberikan STNK sementara sebagai pengganti STNK dan TNKB sementara. Dengan adanya solusi-solusi atau langkah-langkah yang ditempuh oleh semua Unit dalam rangka pembayaran PKB dan PBBNKB ini merupakan hal yang tepat karena dengan adanya peningkatan pelayanan akan mendorong para wajib pajak untuk membayar PKB dan PBBNKB dengan kesadaran mereka sendiri dan tentunya juga akan mempermudah kerja para pegawai dalam melayani masyarakat sehubungan dengan peningkatan obyek PKB setiap tahunnya. Hal ini tentu akan menambah Pendapatan Asli Daerah Khususnya di Jawa Tengah.
Kata Kunci : PKB dan Pajak BBNKB, UU PDRD, SAMSAT Klaten
ABSTRACT
This research is the empirical law research which has descriptive characteristic. The location of this research was in DPPD of central java province, UP3AD of Klaten regency, and SAMSAT office Klaten. This research uses the primary and secondary data as its kind data and uses them as its data source. This research also uses the field study and the literature study as its data collection method. In order to analyze the data, the researcher uses the data qualitative method with interactive analysis model.
Based on the result of this research, the researcher found that the implementation of PKB and BBNKB taxes in SAMSAT Klaten generally has been appropriate with UU PDRD, but there are still many constraints faced such are; the high number of the vehicles tax object, the high number of the unrepeated tax arrears, incentive income reduction, the emergence of data base application and internet network disruption, and also the tardiness of material and stuff for STNK and TNKB production. As for steps to solve those constraints such are to accelerate the time of service, scheduling the roving SAMSAT program to sub-districts in Klaten regency areas, keep the queue regulation, setting up the rule one day service, adding the officers to work in SAMSAT Klaten, increasing the coordination with the relating institution, holding the billing tax door to door at afternoon, holding street operation (by POLRI), sending the letter of tax arrears and obligation order of PKB, changing the data suitable with its code, data is still seen using radio satellite, completion of online application system based on server, giving temporary STNK  to change the expired STNK and TNKB. Those solutions are the right way to do by all units to support the PKB and the BBNKB tax payment process to increase the service. Automatically it can improve the awareness of assessable to pay PKB and PBBNKB and of course it can make the SAMSAT officers to do their job to service society easier, even more related to the increasing of PKB object every year.  Surely, it can increase the real regency income, especially in Central Java.
Key words : PKB dan BBNKB taxes , UU PDRD, SAMSAT Klaten