ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pilihan buruh/pekerja yang tergabung dalam
SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) 1992 Kota Surakarta dalam rangka dalam memilih
mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap buruh/pekerja yang tergabung dalam SBSI 1992 Kota Surakarta. Penulisan hukum ini
menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif mengenai SBSI 1992
dalam memilih mekanisme dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Kota
Surakarta beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Sumber data dalam penulisan hukum ini adalah sumber data primer dan sumber data
sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari wawancara dengan Endang
Setyowati selaku ketua SBSI 1992 kota Surakarta periode 2012-2017. Sumber data sekunder
adalah SK Upah Minimum di kota Surakarta antara tahun 1992-2012 dan peraturan perundangundangan
yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti penulis. Sumber data sekunder
juga berupa buku-buku, dokumen, bahan-bahan kepustakaan dan sumber tertulis yang
berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh hasil bahwa terdapat dua
mekanisme yang dipilih oleh SBSI 1992 dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di
kota Surakarta yaitu mekanisme hukum dan mekanisme non hukum. Mekanisme hukum yaitu
penyelesaian melalui mekanisme bipartit, mekanisme mediasi, mekanisme konsiliasi, mekanisme
arbitrasi dan mekanisme pengadilan hubungan industrial. Mekanisme non hukum yaitu
memaksimalkan negosiasi dan menggunakan opsi mogok kerja sebagai alat bargaining position
terhadap pengusaha. Faktor-faktor yang mempengaruhi SBSI 1992 dalam memilih mekanisme
penyelesaian perselisihan hubungan industrial di kota Surakarta terbagi menjadi dua yaitu faktor
dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam antara lain titik jenuh yang dialami
buruh/pekerja yang mengalami permasalahan dalam perselisihan hubungan industrial, adanya
upaya memecah belah kekuatan dalam SBSI 1992 kota Surakarta dan buruh/pekerja memilih
langkah sendiri tanpa koordinasi dengan SBSI 1992 kota Surakarta. Sedangkan faktor dari luar
yaitu SBSI 1992 kota Surakarta mendapat perlakuan oleh pengusaha maupun dari pemerintah
dalam beberapa hal lain termasuk tidak terbatas mengenai hubungan komunikasi maupun dalam
hal posisi-posisi strategis.
Kata kunci : penyelesaian perselisihan, hubungan industrial, serikat buruh/pekerja
ABSTRACT
This research aimed to find out the labor/worker’s preference to joining SBSI (Indonesian
Prosperous Labor Union)of 1992 in Surakarta City in the attempt of selecting the mechanism of
resolving industrial relationship dispute and the factors affecting the labors/workers joining SBSI
1992 in Surakarta City. This study employed an empirical research method. This study was
descriptive in nature concerning SBSI 1992 in selecting the mechanism of resolving industrial
relationship dispute and the factors affecting it.
The data source in this research included primary and secondary ones. The primary data
source derived from interview with Endang Setyowati as the chairman of SBSI 1992 in Surakarta
City in 2012-2017 period. The secondary data constituted the Decision (SK) of minimum wage
in Surakarta City in 1992-2012 and legislations relevant to the problems studied. The secondary
data source included books, documents, literatures, and written sources relevant to the problems
studied.
Considering the result of research and discussion, it could be found that two mechanisms
the SBSI 1992 chose in resolving the industrial relationship dispute in Surakarta were legal and
non-legal one. The legal mechanism was the resolution through bipartite, mediation, conciliation,
arbitrage, and industrial relationship court. The non-legal one was to maximize negotiation and
used work strike option as the instrument of bargaining position against the employers. The
factors affecting SBSI 1992 in selecting the mechanismofresolving industrial relationship dispute
in Surakarta city were divided into two: internal and external. The internal factors included
saturation point encountered by the labors/workers with problems in industrial relationship
dispute, the attempt of dividing the power of SBSI 1992 in Surakarta and the labors/workers
chose their own way without coordination with SBSI 1992 of Surakarta City. Meanwhile the
external factor was that SBSI 1992 of Surakarta city got some treatment from both employers
and government in other things including but not limited to communication relationship and
strategic positions.
Keywords: dispute resolution, industrial relationship, labor/worker union.