ABSTRAK
Barang Milik Negara merupakansemua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.Barang Milik Negara memiliki variasi jenis yang beragam baik dalam bentuk, tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Agar dalam pemenuhan Barang Milik Negara dalam instansi berjalan dengan baik, maka perlu adanya pengelolaan Barang Milik Negara.
Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Pengadilan Negeri Karanganyar mengacu pada Peraturan PemerintahNomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Baarang Milik Negara (BMN), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara (BMN).
Pengamatan ini memfokuskan pada pengelolaan Barang Milik Negara terutama yang termasuk dalam kategori aset tetap meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan serta penatausahaan. Secara Umum Pengadilan Negeri Karanganyar telah melakukan Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006. Namun, Pengadilan Negeri Karanganyar tidak melakukan pemanfatan dan penghapusan karena peralatan tersebut masih dalam kondisi baik dan belum mendapatkan ijin resmi untuk penghapusan. Selain itu, dalam pengelolaan Barang Milik Negara ada tahapan yang tidak sesuai dengan peraturan, yaitu masih ada beberapa Barang Milik Negara yang tidak dilekatkan dengan penomoran identitas aset sehingga sulit pengendalian dari sisi kuantitas.
Jenis Pengamatan yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan deskripsi data dan proses dari suatu kegiatan. Penulis melakukan pengamatan langsung dan turut membantu proses kerja yang ada di Kantor Pengadilan Negeri Karanganyar khususnya pada Urusan Umum. Teknik penentuan sampel dilakukan dengan Puposive Sampling yaitu informasi yang dipilih dari informan yang dianggap mengetahui informasi. Sumber data diperoleh melalui narasumber dan informan, tempat atau lokasi, dan dokumen atau arsip. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, mengkaji dokumen atau arsip. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif diawali dengan pengumpulan data selanjutnya dilakukan reduksi data dan sajian data kemudian pengamatan disimpulkan dan diverifikasi.
Kata Kunci : Pengelolaan, Barang Milik Negara, Aset Tetap
ABSTRACT
State-Owned Luggage is all goods purchased and acquired on State Income and Expense Budget (APBN) or deriving from other legitimate acquisition. State-Owned Luggage has varying types whether in form, acquisition purpose, or expected benefit. For the fulfillment of State-Owned Luggage to run well, there should be a management of State-Owned Luggage.
The management of State-Owned Luggage (BMN) in Karanganyar District Court refers to Government Regulation Number 6 of 2006 about management of State-Owned Luggage (BMN), Financial Ministry’s Regulation Number 120 of 2007 about Administration, and Financial Ministry’s Regulation Number 97 of 2007 amended with the Financial Ministry’s Regulation Number 29 of 2010 about Categorization and Codification of State-Owned Luggage.
This observation focused on the management of State-Owned Luggage belonging to fixed assess including need planning and budgeting, provisioning, use, utilization, security, and maintenance, removal and administration. Generally, the Karanganyar District Court had managed the State-Owned Luggage corresponding to the Government Regulation Number 6 of 2006. However, it had not conducted utilization and removal yet because the item was still in good condition and had not gotten official license for removal. In addition, in the management of State-Owned Luggage, some steps were not consistent with regulation, in which there were some items not labeled with asset identity number so that it was difficult to control its quantity.
The type of observation conducted was the descriptive qualitative one using description of data and activity process. The writer conducted a direct observation and participated in the working process existing in the Karanganyar District Court particularly Public Affairs. The sampling technique used was purposive one in which information derived from the informant considered as knowledgeable about the information. The data source derived from resource and informant, place or location, and document or archive. Techniques of collecting data interview, observation, document study or archive. Technique of analyzing data used was an interactive model of analysis started with data collection, followed with data reduction, data display and then conclusion or verification.
Keywords: Management, State-Owned Luggage, Fixed Asset.