ABSTRAK
Penelitian ini menjelaskan dan mengkaji permasalahan  penentuan kompetensi relatif pengadilan yang berwenang mengadili suatu tindak pidana dengan cara mengabaikan locus delicti dan mengacu pada kediaman terdakwa dan para saksi karena menerapkan asas hukum acara pidana yaitu asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, apakah sesuai ketentuan KUHAP dan apakah ketua pengadilan dapat menolak untuk mengadili perkara yang dilimpahkan ke pengadilannya.
Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian berupa pendekatan kasus (case approach).Jenis dan sumber penelitian berupa bahan hukum primer dan sekunder.Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan.Analisis bahan hukum menggunakan teknik deduksi silogisme.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP memberikan pengaturan kewenangan pengadilan negeri untuk mengadili tidak hanya berdasarkan locus delictinamun juga berpedoman pada kediaman terdakwa dan para saksi yang dianggap dekat. Ketua pengadilan tidak dapat menolak mengadili perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri-nya atas dasar alasan diatas selama KUHAP tidak mengatur lain. Namun ketua pengadilan negeri dapat menolak pelimpahan berkas perkara jika memiliki alasan yang jelas.
Kata kunci: Kompetensi Relatif, Pengadilan Negeri, locus delicti.
ABSTRACT
This study describes about the issues concerning the determination of the relative competence of a court over a criminal offense by disregardinglocus delicti and refers to the defendant's or the witnesses’  residence, because it is considered to apply the principle in criminal procedural law, namely the principle of judicial fast, simple and inexpensive, whether it is appropriate with the Criminal Procedural Code (KUHAP) and whether the judge may refuse the case which is turned over to the court.
This research is categorized into prescriptive and applied normative research which is used case study approach. The research sources consist of primary and secondary legal materials. Data collecting techniqueis the literature study. In this research, the data analyzing techniqueis done by using syllogistic deduction techniques.
The results show that the Criminal Procedural Code (KUHAP) givesthe authority to the district court to judge not only through the locus delicti but also based on the defendant's and the witnesses’ residence who considered more closely. As long as the Criminal Procedural Code (KUHAP) is not having other decisions, the judge cannot refuse the case which is brought to the District Court. In this case, if the judge has an appropriate reason, the judge of the district court has the authority to refuse the transfer of the case file.
Keywords: Relative Competence, District Court, Locus Delicti