Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan, perbedaan, kelebihan, dan
kelemahan fungsi pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial dan Conseil Supérieur de la
Magistrature di Perancis, serta hal-hal yang dapat diadopsi dari fungsi pengawasan
Conseil Supérieur de la Magistrature sebagai bentuk penguatan peran Komisi Yudisial.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, dengan
cara membandingkan antara dua pengaturan yang berbeda. Jenis data sekunder meliputi
bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang adalah studi
kepustakaan baik cetak maupun elektronik, selanjutnya teknik analisis yang digunakan
adalah metode deduktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara fungsi pengawasan Komisi Yudisial
dengan Conseil Supérieur de la Magistrature memiliki persamaan peran dan
kewenangan, jenis sanksi yang dijatuhkan, serta kewenangan untuk memantau
persidangan. Sedangkan perbedaannya terletak pada obyek yang diawasi, penggunaan
kode etik, eksekusi sanksi, proses pemeriksaan, biro penyelidikan, mekanisme
penerimaan laporan, serta mekanisme banding. Hal yang dapat diadopsi adalah
kewenangan badan tersebut menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang terbukti bersalah ,
kesempatan banding bagi hakim yang diputus bersalah, serta proses persidangan yang
terbuka.