ABSTRAK
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang merupakan perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola, yang dibuat untuk mengatur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi diatur dalam kontrak kerja konstruksi. Asas proporsionalitas adalah asas yang mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas proporsionalitas dalam pengaturan hak dan kewajiban antara kepala bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan CV. Metro Jaya selaku penyedia jasa serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksiantara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Jasa dan solusi yang telah dilakukan. Untuk tercapainya penulisan hukum ini, digunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifateksplanatoris dengan pendekatan kualitatif.Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan, sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari para pihak dan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara, dengan model analisis interaktif sebagai teknik analisis data.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan pengaturan hak dan kewajiban antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia jasa pada dasarnya sudah memenuhi asas proporsionalitas, namun dalam perumusan isi kontrak belum diterapkan.Kontrak kerja konstruksi ideal berbasis Asas Proporsionalitas seharusnya mengatur pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsinya dari proses tahapan prakontraktual, pelaksanaan kontrak hingga pasca kontraktual.Perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak merupakan permasalahan yang dihadapi, sehingga perlu adanya penambahan dan pengurangan volume untuk menyesuaikan serta penambahan pekerjaan yang belum tercantum yang diatur di dalam addendum kontrak.
Kata kunci :Asas Proporsionalitas, Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kontrak Kerja Konstruksi.
ABSTRAK
Goods/Services Procurement Contract which is a written agreement between the Commitment Making Official with Goods/Services provider or Swakelola implementer, which is made to set the Procurement of Goods / Services which is efficient, open and competitive so that it will have an impact on improving public services. The entire document that governs the legal relationship between service users and service providers in the implementation of the construction work is set in the employment contract construction. The principle of proportionality is the underlying principle of the exchange of rights and obligations of the parties according to the compatibility of the proportion or its parts. Writing this law aims to determine the application of the principle of proportionality in the regulation of rights and obligations between the head of Highways Department of Public Work of Kebumen District as Commitment Making Official and CV. Metro Jaya as service providers, as well as the problems faced in the implementation of construction work contract between Commitment Making Official and Service Provider, and the alternative solutions which have been done. In order to achieve this legal writing, the writer used empirical legal research method, which is explanatory with a qualitative approach. The data, which used in this writing, was primary data obtained directly from study sites and secondary data obtained from the literature, where as the data source was the source of primary data obtained directly from the parties and secondary data obtained from the primary legal materials, secondary, and tertiary. The data collection technique was the study of documents or library materials and interviews, with interactive model as a data analysis technique. Based on the research results and conclusions generated discussion arrangement between the rights and obligations of Commitment Making Official and Service Provider basically meet the principle of proportionality, but in the formulation of the contract has not been applied. Ideal construction work contract based Proportionality principle should govern the exchange of rights and obligations of the parties in accordance with the proportion of pre-contractual process, the implementation of the contract until the post-contractual. Significant differences between the conditions of employment sites with pictures and specifications specified in the contract documents the problemsfaced, so the need for the addition and subtraction to adjust the volume as well as the additional work that has not been listed in the addendum contract.
Keywords: Principle of Proportionality, Goods/Service Procurement Contract, Construction Contract.