ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif. Adapun metode pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara, observasi lapangan, serta penelitian kepustakaan.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa dengan diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012, penerimaan PPN atas kegiatan membangun cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan perubahan tarif DPP dari sebelumnya 40% menjadi 20% serta berkurangnya kegiatan membangun sendiri di wilayah kerja KPP Pratama Karanganyar. Sedangkan pelaksanaan pengawasan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai  atas kegiatan membangun sendiri telah sesuai dengan peraturan yang ada.
Oleh karena itu pemerintah diharapkan dapat mengkaji ulang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012. Selain itu KPP Pratama Karanganyar harus melakukan upaya lebih untuk meningkatkan penerimaan PPN atas kegiatan membangun sendiri serta kesadaran wajib pajak dalam menerapkan self assesment juga harus ditingkatkan.
Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012
ABSTRACT
The purpose of this study was to determine how the impact after the application of the PMK No.163/PMK.03/2012 in the Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar. This research was conducted with descriptive method. The data collection method the authors use the technique of interview, observation, and library research.
The results obtained from this study is that with the implementation of the Peraturan Menteri Keuangan No.163/PMK.03/2012, receipts of PPN on building activity tends to decrease. That is because the DPP rate changes from 40% to 20% and reduced build their own activities in the region of KPP Pratama Karanganyar. While the supervision of the fulfillment of obligations of PPN on building its own activities in accordance with existing regulations.
Therefore, the government is expected to review the PMK No.163/PMK.03/2012. In addition KPP Pratama Karanganyar should make more efforts to improve the reception of PPN on building their own activities as well as awareness of the taxpayer in applying self assessment must also be increased.
Keywords:    Pajak Pertambahan Nilai, Peraturan Menteri Keuangan No. 163/PMK.03/2012