ABSTRAK
Sistem penghapusan barang milik daerah menjadi salah satu hal penting dalam pengelolaan barang milik daerah. Barang yang sudah tidak dipergunakan dapat dihapus dari daftar barang milik daerah. Barang yang akan dihapus tetapi masih memiliki nilai guna atau manfaat dapat dipindahtangankan. Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.
Pengamatan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menangkap berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi teliti dan penuh nuansa, yang lebih berharga daripada sekedar pernyataan jumlah ataupun frekuensi dalam bentuk angka. Sumber data yang diperoleh berdasarkan informan, tempat atau lokasi, dan dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi pustaka.
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo diperoleh bahwa sistem penghapusan dan pemindahtanganan ini dilaksanakan dan dikelola oleh bagian aset dan investasi daerah terhadap barang milik daerah baik berupa barang bergerak dan tidak bergerak. Sistem penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah dilaksanakan dengan empat bentuk yaitu penjualan/pelelangan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah daerah.
Adapun kesimpulan dari Tugas Akhir ini yaitu pelaksanaan sistem penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah di DPPKAD Kabupaten Sukoharjo terdiri dari tahap penghapusan dan tahap pemindahtanganan dimana dimulai dari usulan kepala SKPD selaku pengguna barang sampai dengan keputusan pemindahtanganan oleh Bupati selaku Kepala Daerah dan pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah .
Kata Kunci : barang milik daerah, penghapusan, pemindahtanganan
ABSTRACT
The abolition system of the regency owned property became one of the key points in the regency owned property management. Goods that are not used can be removed from the list of regency owned property items. The items to be removed will be able to transfer if it is still has value or benefits. The purpose of writting the final task to find out how the alienation and abolition system of the regency owned property in Revenue, Finance and Asset Management Office of Sukoharjo Regency.
This observation using a qualitative descriptive method, type of observation will be able to capture a variety of qualitative information with thorough descriptions and full shades, which is more valuable than just a statement of the amount or frequency in the form of number. Data source collected from informan, place or location, and document. Data collection techniques used in this observation is the interviews, direct observation, and study of literature.
Based on the results of observations made in the Revenue, Finance and Asset Management Office of Sukoharjo Regency retrieved that alienation and abolition system is implemented and managed by the investment and asset departement for movable and immovable goods. The alienation and abolition system of regency owned property carried out with four forms of sales/auction, exchange, grants, and local government capital participation.
The conclusion of the final task is the implementation of the abolition and alienation systems of regional owned property in Revenue, Finance and Asset Management Office of Sukoharjo Regency consists of abolition phase and alienation phase where the abolition phase starting from the proposal of the head of the regional work unit (SKPD) as the user of the goods until the decision of alienation from Sukoharjo regent as the head of regional and the power holders of regional owned property management.
Keywords: regional owned property, abolition, alienation