ABSTRAK
Permasalahan dalam studi ini adalah sering tidak lengkapnya persyaratan verifikasi dan adanya ketidakakuratan data yang di ajukan. Tujuan dilakukannya studi kasus ini adalah untuk mengetahui solusi dalam mengatasi masalah yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karanganyar.
Metode yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder dengan teknik pembahasan deskriptif.
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Karanganyar mempunyai potensi yang besar dalam menambah penghasilan daerah, hal tersebut ditandai dengan adanya peningkatan realisasi pajak di tahun 2012 sebesar 1,8% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 13.232.285.802,00. Tahun 2013 meningkat lagi sebesar Rp.14.879.207.788,00 atau sebesar 2,05% dari tahun 2012. Tahun 2014 meningkat lagi namun peningkatan tersebut tidak signifikan yaitu sebesar Rp.14.667.408.503,00 atau sebesar 1,6% dari tahun 2013.Penerimaan pajak BPHTB mengalami peningkatan disetiap tahunnya tetapi peningkatan tersebut tidak signifikan.
Keterbatasan dari studi ini adalah tidak adanya sosialisasi kepada Wajib Pajak (WP) secara jelas tentang prosedur pembayaran pajak penghasilan dan proses verifikasi BPHTB. Sehingga WP melimpahkan semua proses peralihan hak maupun pembayaran pajak penghasilan BPHTB kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT). Berdasarkan studi ini, rekomendasi yang penulis berikan yaitu perlu dilakukannya sosialisasi mengenai prosedur pembayaran, tata cara perhitungan dan alur-alur yang harus dilakukan oleh WP tentang proses verifikasi dan memberikan penjelasan tetang pentingnya keakuratan data dalam proses verifikasi BPHTB tersebut.
Kata kunci:    Pajak BPHTB,proses verifikasi,DPPKAD Kabupaten Karanganyar.
ABSTRACT
The problem of this study is an incompleteness of verification requirements and data inaccuracy proposed. The objective of this case study is to find out the solution in handling problems done by Office for Management of Regional Revenue, Finance and Assets (DPPKAD) of Karanganyar Regency.
The methods that used are interview, observation, documentation, and literary study. While the data sources are primary and secondary data with descriptive discussion technique.
Tax of Duty on the acquisition of land and building right (BPHTB) in Karanganyar Regency has big potential in adding local revenue. It was also marked with tax realization increase in 2012 which amounts to 1,8% of the previous year, IDR 13.232.285.802,00. In 2013, it increased IDR 14.879.207.788,00 or 2,05% of 2012 result. In 2012 it experienced increase but it was not significant which was IDR 14.667.408.503,00 or 1,6% of 2013 result. BPHTB tax revenue experiences increase each year but it is not significant.
The limitation of this study is there is no socialization to Assessable or Taxpayer (WP) clearly on revenue tax payment procedure and BPHTB verification process. Therefore, WP grants all rights transfer or BPHTB revenue tax payment to Land Deed Official (PPAT). Based on this study, recommendations given by the writer is the importance of socialization on payment procedure, calculation methods, and stages done by assessable on verification process and give explanations on the data accuracy importance in the BPHTB verification process.
Keywords:     BPHTB tax, verification process, DPPKAD Karanganyar Regency.