Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai pemenuhan hak atas informasi Warga Negara Indonesia di wilayah perbatasan oleh Komisi Penyiaran Indonesia serta untuk mengetahui peran Komisi Penyiaran Indonesia sebagai State Auxiliary Organs dalam upaya penguatan penyiaran sebagai pemenuhan hak atas informasi Warga Negara Indonesia di wilayah perbatasan.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan.Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangundangan. Penarikan simpulan  penelitian dilandasi oleh alur berpikir deduktif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia belum secara optimal memenuhi hak atas informasi Warga Negara Indonesia di wilayah perbatasan sebagaimana masih ditemukannya permasalah-permasalahan terkait penyiaran perbatasan. Komisi Penyiaran Indonesia sebagai state auxiliary organs di bidang penyiaran berperan untuk menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Peran tersebut telah dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia dalam rangka pemenuhan hak atas informasi sebagai upaya pemenuhan hak atas informasi Warga Negara Indonesia dengan menetapkan beberapa kebijakan dan empat rencana penanganan permasalahan penyiaran perbatasan.

Kata Kunci: Komisi Penyiaran Indonesia, Hak Atas Informasi, Wilayah Perbatasan

This study aims to examine and answer about Indonesia citizen’s right to information fulfillment in border areas by The Indonesian Broadcasting Commission and also to  investigate the role of The Indonesian Broadcasting Commission as State Auxiliary Organs to strengthen the broadcasting system in border areas for Indonesian Citizen’s right to information fulfillment.
This research is a kind of normative. The Characteristics of this research are prescriptive and applied. The source of research used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The approach used in this study is the regulatory approach.  Drawing conclusion based on research by deductive logic.
The result showed that The Indonesian Broadcasting Commission has not optimally fulfill Indonesian citizen’s right to information in the border areas as still finding broadcasting border related issues. The Indonesian Broadcasting Commission as state auxiliary organs has a role to ensure proper and correct information in accordance with human rights. That role has been carried out by The Indonesian Broadcasting Commission in the framework of Indonesian citizen’s right to information fulfillment by setting the policies  and planning four
border broadcasting-related plans.

Keywords: The Indonesian Broadcasting Commission, Right to information, Border Area