Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bentuk hubungan hukum
yang terjadi antara Kisel dengan PT Telkomsel serta untuk mengetahui kesesuaian
perlindungan pekerja outsourcing yang diatur dalam Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) antara pekerja dengan Kisel setelah berlakunya
Permenakertrans RI Nomor 19 Tahun 2012.
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif in concreto
yang memberikan preskriptif mengenai kesesuaian pelaksanaan penyedia jasa
pekerja outsourcing dengan Permenakertrans RI Nomor 19 Tahun 2012. Teknik
pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen
untuk mengumpulkan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundangundangan,
dokumen-dokumen resmi maupun literatur yang berhubungan dengan
masalah yang diteliti Penulis. Adapun teknik analisis bahan hukum dilakukan
secara silogisme deduktif yang berpangkal dari pengajuan premis mayor
kemudian diajukan premis minor dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu
kesimpulan.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam
pelaksanaan penyediaan jasa pekerja antara PT Telkomsel dengan Kisel masih
terdapat 2 (dua hal) yang belum sesuai dengan Permenakertrans RI Nomor 19
Tahun 2012, yaitu jenis pekerjaan yang belum sesuai dengan Pasal 17 ayat (3)
yaitu dibidang administrasi, informasi dan teknologi, dan mobile grapari dan
bentuk badan hukum Kisel belum sesuai dengan Pasal 24, dimana harus berbentuk
badan hukum PT sedangkan Kisel masih berbentuk badan hukum koperasi, akan
tetapi dalam pemberian perlindungan pekerja yang dilakukan Kisel secara umum
telah sesuai dengan Permenakertrans RI Nomor 19 Tahun 2012.
Kata Kunci : Outsourcing, Penyedia Jasa Pekerja, Penerima Jasa Pekerja