ABSTRAK
Tujuan penulisantugas akhir ini adalah untuk mengetahui perbedaan pelaksanaan teknis dan dampak yang muncul akibat terbitnya undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pelimpahan wewenang sebagai pengganti undang-undang nomor 18 tahun 1997 terhadap PBB-P2Kabupaten Karanganyar (DPPKAD) dan memberi solusi untuk membantu meringankan masalah-masalah yang dihadapi.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan beberapa staf di DPPKAD dan dokumentasi sebagai data pendukung untuk melengkapi dan menyempurnakan hasil penelitian, serta teknik pembahasan dengan menggunakan metode deskriptif.
Hasil analisis menunjukan bahwa dengan adanya pembaruan undang-undang maka akan memunculkan dampak seperti perbedaan pelaksanaan/pengelolaan PBB-P2 dan juga memunculkan dampak positif maupun negatif. Kendala yang terjadi dalam melaksanakan undang-undang baru ini adalah tidak adanya kejelasan data yang pasti, kualitas dan kuantitas SDM yang masih kurang, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai juga. Solusi yang dilakukan adalah melakukan pemutakhiran data, meningkatkan kualitas SDM dengan mengikutkan pegawai dalam Diklat Teknis danmenambah sarana dan prasarana, sedangkan terkait kurangnya data tunggakan dan belum adanya Juru Sita Pajak, saat ini DPPKAD belum ada solusi.
Penulismemberikan beberapa saran agar pengelolaan PBB-P2 berjalanlebih optimal, antara lain: penerapan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang menunggak, agar mengadakan penambahan SDM, dan segera mengajukan perubahananggaran dalam kegiatan pendataan.
Kata Kunci: UU PDRD, PBB-P2, Dampak, Solusi
ABSTRACT
This writingaimsto know the difference of implementation and some effects that come up because of new law publishing number 28 in 2009 about delegation of authority as changing of law number 18 in 1997 toward PBB-P2 Karanganyar Regency (in this case DPPKAD), and to give solution in relieving some poblems that be faced.
Data collecting techniques that used were interview with several staff in DPPKAD and documentation as data supporting to complete the result of this research, moreover descriptive method was used asdiscussion techniques.
The result of this analysis arethe new law publishing will give effect such as the difference in implementation of PBB-P2 and also it causedthe positive and negative effects. Problems that happened in implementing this new law is the lack of data clarity, the lack of quality and quantity of human resources, and the lack of facilities. Solution that will be done is updating the data, increasing the quality of human resources with training of employee, and also increasing the facilities. While for the lack of Bailiffs Tax, there is no solution from DPPKAD.
The writer gives some suggestions so that the management of PBB-P2 run will be more optimally, such as: implementing strict sanctions for taxpayers who pay late, increasing human resources, and submitting the budget changing in data collection activities.
Keywords: Effect, PDRD Law, PBB-P2, Solutions