Formulasi Perundang-Undangan Pidana Mengenai Cybersex Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Kesusilaan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui formulasi tindak pidana cybersex ditinjau dari perundang-Undangan di Indonesia lalu menganalisis kelemahan-kelemahan formulasi tindak cybersex dalam upaya menanggulangi tindak pidana cybersex di Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan penelitian asas-asas hukum untuk menguji kebijakan penal policy di Indonesia dalam menjangkau tindak pidana cybersex. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan kasus (case approach) serta pendekatan konsptual (conceptual approach). Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa. Cybersex diformulasikan menggunakan kebijakan penal policy di Indonesia yang meliputi KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai salah satu tindak pidana jenis baru di dalam cyberspace. Namun kebijakan penal policy diatas masih banyak kelemahan dan kekurangan sehingga diperlukan pembaharuan dan harmonisasi kebijakan penal policy di Indonesia dengan hukum Internasional agar dapat mengakomodasi dan menjerat tindak pidana cybersex secara maksimal.mengingat tindak pidana cybersex, tempus dan locus de licti terjadi di dalam cyberspace.bersifat transnasional tanpa dibatasi oleh jarak, ruang dan waktu.
Kata Kunci : Formulasi perundang-undangan pidana, cybersex, kelemahan-kelemahan, pembaharuan, harmonisasi kebijakan penal policy di indonesia